Stafsus Presiden: Bali perlu seimbangkan antara kesehatan dan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, AAGN Ari Dwipayana menyampaikan Pemerintah Provinsi Bali perlu menjaga keseimbangan antara menginjak "gas dan rem" antara kesehatan dan ekonomi dengan takaran tepat.

"Pertimbangan kapan harus menginjak gas dan kapan menginjak rem, harus diputuskan secara seksama dengan tetap menjadikan pertimbangan data dan informasi yang akurat sebagai basis pembuatan keputusan," kata Ari Dwipayana saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Jayasabha, Denpasar, Minggu.

Ari Dwipayana menyampaikan Presiden Joko Widodo tetap menjadikan penanganan krisis kesehatan dalam pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai prioritas.

Namun demikian, upaya-upaya untuk menggerakkan kembali sektor perekonomian juga perlu terus dilakukan.

Baca juga: Indef: Penerapan protokol kesehatan harus tegas agar ekonomi tumbuh

"Presiden Jokowi dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan perhatian khusus bagi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Bali," tegas Ari Dwipayana.

Ia menyampaikan berdasarkan data pada Sabtu, 5 September 2020, menunjukkan angka Positif Rate di Bali sebesar 17,2 persen atau masih berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 24,3 persen.

Sedangkan Case Fatality Rate Bali (CFR) 1,6 persen juga di bawah rata-rata nasional sebesar 4,2 persen.

Demikian juga dengan angka Case Recovery Rate (CRR) Bali mencapai 81,1 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 70,6 persen.Terkait angka sembuh, Bali ada diperingkat sembilan.

"Walaupun dari angka-angka yang ada, Bali masih lebih baik dari rata-rata nasional," kata Ari Dwipayana.

Baca juga: Indonesia bahas kerja sama kesehatan, ekonomi dengan UAE

Ia mengingatkan bahwa kemampuan Bali untuk melandaikan kurva COVID-19 akan menentukan kecepatan pemulihan ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam.

"Perhatian khusus diberikan pemerintah Pusat pada ekonomi Bali, mengingat Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi dalam dua kuartal terakhir," katanya.

Pada kuartal I tahun 2020, dipaparkan, saat ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi (minus 1,14 persen), dan pada kuartal II saat perekonomian nasional terkontraksi (minus 5,32 persen), perekonomian Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia yaitu (minus 10,98 persen).

Ari Dwipayana menegaskan bahwa posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia serta hub utama pariwisata Indonesia membuat penanganan COVID-19 di Provinsi Bali semakin penting dan mendesak.

"Anjloknya ekonomi Bali berdampak pada daerah daerah lain. Banyak aktivitas perekonomian di daerah lain yang terkait pariwisata Bali terkena dampak atas penurunan aktivitas pariwisata di Bali," katanya.

Secara keseluruhan, disampaikan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia pada Juli 2020 jika dibandingkan dengan Juli 2019 mengalami penurunan minus 89,12 persen atau 159,8 ribu pada Juli 2020, sedangkan pada Juli 2019 mencapai 1.468,2 ribu.

Jumlah kunjungan wisman Januari-Juli 2020 menurun 64,64 persen dibanding Januari-Juli 2019.

Perkembangan tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang pada Juli 2020 mencapai rata-rata 28,07 persen atau turun 28,66 poin dibandingkan TPK Juli 2019 sebesar 56,73 persen.

Begitu juga penerbangan domestik Juli 2020 dibandingkan Juli 2019 mengalami penurunan 79,58 persen.