Bengkulu (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu belum bisa bekerja maksimal karena anggaran pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur dan enam bupati terkendala anggaran.
"Sampai sekarang anggaran masih dibahas di Kementerian Dalam Negeri, sehingga kami belum bisa melakukan tahapan pilkada yang semestinya sudah dimulai pada Januari ini," kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu Dunan Herawan, Sabtu.
Anggaran untuk pilkada yang diusulkan sebesar Rp52 miliar masih dalam proses pembahasan di Mendagri, dan selanjutnya akan diverifikasi pemerintah provinsi, dan baru bisa dilaksanakan.
Sementara itu, tahapan pilkada yakni validasi data pemilih sudah dimulai pada Januari ini dengan menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke kabupaten/kota untuk diverifikasi.
"Kami sudah sampaikan ke kabupaten/kota untuk diverifikasi, dan agenda validasi data pemilih hingga Mei," katanya.
DP4 Provinsi Bengkulu yang diserahkan pihak pemprov kepada KPU sebanyak 1.295.103 orang dari sembilan kabupaten/kota, dan data ini merupakan olahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil).
Rinciannya DP4 Kabupaten Kepahiang sebanyak 89.736 orang, Kabupaten Seluma 133.072 orang, Kabupaten Mukomuko 116.249 orang, Kabupaten Lebong 81.235 orang, Kota Bengkulu 235.412 orang, Kabupaten Bengkulu Utara 157.769 orang.
Kemudian Kabupaten Bengkulu Selatan 117.062 orang, Kabupaten Kaur 119.546 orang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 66.385 orang.
Data DP4 tersebut oleh KPU akan divalidasi sehingga menjadi daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).
"DP4 ini merupakan syarat awal dalam proses pilkada yang akan digelar pada 3 Juli 2010", katanya.
Pemutakhiran data merupakan tahapan tujuh pilkada yang berlangsung serentak di Provinsi Bengkulu, yakni pemilihan gubernur/wakil gubernur, serta pemilihan enam bupati/wakil bupati yakni Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Kapahiang, Seluma dan Kabupaten Kaur.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
