Program pengadaan pemerintah perlu kebijakan pro-UMKM

Belanja pengadaan pemerintah perlu dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap sektor UMKM

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyatakan beragam program terkait pengadaan dari pemerintah perlu kebijakan yang benar-benar berpihak dan memberikan nilai tambah bagi UMKM di berbagai daerah.

"Belanja pengadaan pemerintah perlu dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap sektor UMKM dengan menciptakan permintaan pasar," kata Puteri Anetta Komarudin dalam rilis di Jakarta, Minggu.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, hal tersebut dinilai sejalan dengan sasaran strategis LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang) dalam rangka mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai tambah bagi UMKM, terlebih di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Puteri mengingatkan bahwa capaian evaluasi kinerja pengadaan Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2019 masih belum optimal.

Hal itu, ujar dia, terkait dengan data realisasi rencana pengadaan K/L dan Pemda yang dinilai masih terbilang rendah, yaitu senilai 78,2 persen atau Rp885,9 triliun dari Rp1.133,4 triliun total target belanja pengadaan pemerintah.

"Dengan angka realisasi perencanaan pengadaan yang belum optimal, artinya, perlu dilakukan percepatan rencana belanja pengadaan agar serapan anggaran ini dapat optimal dan dipastikan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jangan sampai hal ini terulang dan menjadi tren pengadaan di tahun 2020 dan seterusnya," katanya.

Untuk itu, ujar dia, LKPP harus terus menjalin kerja sama dengan K/L dan Pemda untuk mendorong mereka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.

Sebelumnya, LKPP telah meluncurkan Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk UMKM sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan stimulus ekonomi untuk UMKM.

Selain itu, terdapat pula peluncuran Aplikasi Belanja Langsung (ABeLa) yang merupakan portal belanja langsung yang memudahkan penetrasi bagi UMKM untuk masuk dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah perlu terus menggerakkan konsumsi untuk menghindarkan Indonesia dari dampak resesi terhadap ekonomi.

"Melihat perkembangan perekonomian saat ini memang betul, konsumsi perlu terus digerakkan setidaknya untuk meminimalisir dampak dari peluang resesi yang ada," katanya.

Menurut dia, salah satu stimulusnya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok masyarakat yang tergolong rentan.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa data resmi statistik jumlah penduduk miskin secara bulanan menunjukkan kenaikan dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada Maret 2020 yang lalu.

"Peningkatan angka ini tentu saja menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin," ucapnya.

Dengan melihat kondisi itu, ujar dia, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta orang atau sekitar 30 juta rumah tangga kelas menengah ke bawah yang ada di Indonesia akan menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi sehingga mereka juga perlu dibantu.