Legislator: Utamakan bansos secara tunai agar RI terhindar dari resesi

Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah...

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi realisasi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial dan mengharapkan agar penyalurannya dipercepat guna mendorong konsumsi dan mengantisipasi dampak resesi yang dinilai sudah dekat.

"Agar Kemensos semakin mempercepat penyaluran bansos tidak hanya dalam bentuk sembako, tapi diutamakan secara tunai agar roda ekonomi dapat berputar mengatasi resesi," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III demi menghindarkan RI dari ancaman resesi dan dampak buruk yang bisa berkepanjangan.

Ia mengingatkan konsumsi masyarakat pada kuartal II-2020 terkontraksi 5,51 persen termasuk untuk pengeluaran harian seperti makanan dan minuman.

"Oleh karena itu dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk tingkatkan daya beli. Dengan catatan Kemensos harus terus memperbaiki akurasi data penerima bansos, serta laksanakan juga hasil evaluasi distribusi bantuan, agar tak terulang lagi masalahnya pada perode berikutnya," katanya.

Hidayat menilai realisasi anggaran perlindungan sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 65 persen hingga 3 September 2020 sudah cukup bagus, namun harus terus didorong.

Menurut dia, Kemensos perlu untuk mengalihkan bantuan-bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai saja, karena bantuan sembako dinilai tidak akan terlalu efektif dalam mendorong daya beli sehingga tidak terjadi transaksi ekonomi di masyarakat.

"Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia," katanya.

Untuk itu, ujar Hidayat, seharusnya bantuan diubah ke dalam bentuk tunai saja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat lokal secara langsung.