Kudus (ANTARA News) - Pemerintah berupaya untuk membicarakan ulang perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) ASEAN-China yang sudah disepakati dan diterapkan mulai awal tahun ini.
"Saat ini, Menteri Perekonomian dan sejumlah pihak yang berada diatasnya masih melakukan koordinasi dengan melakukan serangkaian langkah yang komprehensif terkait kerjasama AFTA-China," kata Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu, di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu.
Mendag berada di Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kudus, untuk memimpin panen perdana padi program Sekolah Lapang Pengelolaan Sumber Daya Tanaman Terpadu (SL-PTT).
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pertanian Suswono, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Bupati Kudus Musthofa Wardoyo, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sejumlah langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan promosi, menghadapi masalah infrastruktur, perdagangan tidak adil lengkap dengan sejumlah istrumennya.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri, seperti batik dan produk makanan. "Saat ini, banyak pihak yang berupaya melanjutkan program cinta hasil produk Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, program tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk pemda, dengan menggunakan batik dan kain nasional.
Dengan demikian ada permintaan dari dalam negeri, maka berdampak pada peningkatan penjualan produk lokal. "Kita memang harus membantu produksi lokal agar memenuhi kualitas, sehingga bisa mengurangi impor produk serupa," ujarnya.
Tertkait dengan pembicaraan ulang, katanya, memang akan menjadi perhatian untuk dilakukan.
Terkait jangka waktu lamanya proses pembicaraan ulang kerjasama AFTA-Cina, kata Mari, pihaknya tidak bisa menyampaikan, karena baru awal proses.
"Kami akan kerja keras menyelesaikan proses ini," ujarnya.
Ia berharap, sejumlah pihak tidak terlalu mengkhawatirkan kemungkinan produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor. "Produksi batik dan garmen dari dalam negeri tidak kalah bersaing dengan luar. Pemerintah tetap akan berupaya mendorong peningkatannya terus," ujarnya.
Terkait sejumlah sektor industri yang mengajukan penundaan pemberlakuan kerjasama AFTA-Cina, katanya, sudah ada proses melalui koordinasi dengan Menko Perekonomian yang teridentifikasi sebanyak 228 tarif yang dianggap mengalami masalah.
"Yang jelas, kami tetap berupaya melakukan penbicaraan ulang," tukasnya.
Terkait dengan dampak AFTA-Cina, Gubernur Jateng Bibit Waluyo juga menyampaikan permintaan melalui Menteri Perdagangan, agar Pemerintah Pusat melakukan pembatasan produk impor.
"Impor dapat dilakukan untuk produk-produk yang memang dibutuhkan, tetapi tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Jika masih bisa diproduksi di dalam negeri dengan kualitas standar tetap harus diupayakan," ujarnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, dia berharap, sektor usaha mikro bangkit, sehingga masyarakat bisa menikmati hidup dengan sejahtera.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
