Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 19 rencana aksi dari 129 rencana yang dilakukan oleh berbagai instansi telah selesai hingga hari ke-75 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga tidak harus menunggu hingga hari ke-100.

"Hingga hari ke-75 yang jatuh pada 7 Januari 2010 ada 19 rencana aksi yang sudah selesai yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah," kata Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat.

Hal tersebut dikemukakan usai menghadiri rapat koordinasi Program 100 hari Evaluasi Kinerja Hari ke-75 Kabinet Indonesia Bersatu II yang dihadiri oleh semua menteri dan dipimpin oleh Wapres Boediono.

Kuntoro menyampaikan hasil rapat tersebut kepada pers didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, serta Menkominfo Tifatul Sembiring.

Menurut Kuntoro, sebanyak 19 rencana aksi yang dinyatakan telah rampung mencakup delapan di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), lima di bidang perekonomian, dan enam di bidang kesejahteraan rakyat (kesra).

"Rencana aksi yang dinyatakan telah rampung tersebut akan dipantau terus operasionalnya sehingga tetap bisa berjalan," kata Kuntoro.

Sementara sisanya sebanyak 110 rencana aksi yang sampai hari ke-75 belum selesai, katanya, diharapkan bisa selesai tepat waktu pada hari ke-100 pemerintahan SBY.

"Insya Allah rencana aksi yang belum selesai bisa selesai pada waktunya. Kita akan tetap terus memantau perkembangannya," katanya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, hingga kini seluruh kementerian/lembaga telah memasukkan laporan sesuai format dan tenggat waktu yang disepakati.

"Hal ini menandakan bahwa semangat dan usaha kementerian untuk menjalankan kemajuan capaian hari ke-100 hingga hari ke-75 cukup menggembirakan," kata Djoko.

Capaian rencana aksi, kata Djoko, dari total 192 menorehkan prestasi berupa 33 rencana aksi sangat memuaskan, 92 memuaskan, dua renaksi kurang memuaskan dan dua mengecewakan.

"Tentang rencana aksi yang mengecewakan dan kurang memuaskan, sejumlah menteri terkait telah melakukan tindak lanjut," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani , pada hari ke-75 belum menyelesaikan beberapa persyaratan pembentukan perusahaan pembiayaan infrastruktur, tapi 19 Januari 2010 persyaratan telah terpenuhi.

Demikian pula Menteri Perindustrian Mohammad Hidayat , pada hari ke-75 belum melaksanakan seminar revitalisasi industri pupuk tapi beberapa hari setelah hari ke-75 seminar sudah dilaksanakan.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010