Pasangan Kustini-Danang Maharsa mendaftar ke KPU Sleman

Sleman (ANTARA) - Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa pada Pilkada 2020 mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.

Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kustini Sri Purnomo (KSP) yang juga merupakan isteri dari Bupati Sleman Sri Purnomo ini menyatakan dirinya maju dalam kontestasi politik ini setelah mempertimbangkan banyak hal.

"Awalnya tak pernah terbersit sedikitpun keinginan untuk menduduki jabatan politik sebagai Bupati Sleman," katanya.

Namun, pinangan PDIP beberapa bulan lalu, dianggap Kustini sebagai amanah yang merepresentasikan keinginan sebagian besar masyarakat, mengingat PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019.

"Ditambah lagi dengan rekomendasi DPP PAN hingga menguatkan diri memutuskan untuk berbuat lebih banyak dalam membangun Sleman," katanya.

Kustini mengatakan pertimbangan lain yang meyakinkan adalah pengalaman mendampingi suaminya, Sri Purnomo selama menjabat Bupati Sleman.

Selama itu dirinya banyak belajar dan memahami persoalan politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.

Didukung pula pengalaman Kustini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Ketua Dekranasda Sleman, Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Sleman, Pimpinan Daerah Aisyiyah Sleman, Bunda PAUD Sleman, dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Sleman.

Ia mengatakan, kesibukannya dalam berbagai organisasi tersebut menyebabkan dirinya setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami aspirasi yang berkembang dan memiliki pengalaman mengelola organisasi.

"Hal tersebut merupakan modal sosial yang akan kami gunakan untuk meraih dukungan rakyat dalam kontestasi Pilkada 2020," katanya.

Modal sosial tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan untuk menekan modal finansial sehingga terhindar dari jebakan biaya politik yang tinggi. Dengan demikian dirinya tidak menanggung beban dalam menjalankan kepercayaan sebagai kepala daerah dan fokus memikirkan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam menjaga marwah demokrasi, kami mengajak masyarakat untuk mewaspadai praktik politik uang. Sebab jika sampai terjadi, praktik transaksional dalam pilkada akan merugikan masyarakat sendiri," katanya.