"Dalam kaitan ini, Pansus perlu melakukan terobosan analisa ekonomi politik (Ekopol), karena sukses kerja mereka, dalam hal ini pengungkapan megaskandal Bank Century, merupakan salah satu poin utama yang jadi penilaian publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan SBY," katanya melalui ANTARA di Jakarta, Jumat.
Keinginan kuat masyarakat supaya kasus ini cepat terbongkar, menurut Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia itu, seharusnya menjadi motivasi positif bagi Pansus untuk segera menyelesaikan megaskandal ini, mengingat waktu yang diberikan tidak lama lagi berakhir.
"Satu hal yang pasti, pendasaran pemikiran penyelesaian kasus ini tentunya bermuara pada proses hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik secara aktif maupun pasif. Baik yang terlibat dalam kebijakan `bail out`, juga perlu dibuka aliran dana-dana Bank Century yang sebenar-benarnya ke mana, apakah digunakan secara tepat, atau biaya politik partai tertentu," ucapnya.
Jadi, tanpa ada yang bisa diseret ke pengadilan, menurutnya, Pansus dianggap gagal total, dan publik akan melihatnya ini membawa efek berganda kepada kabinet.
Ekonom Independen
Sementara itu, dalam perspektif ekonomi, lanjut Stefanus Asat Gusma, alur proses penelusuran kasus Century ini sepatutnya mendorong Pansus untuk lebih berani mencari dan mengambil satu pandangan teoritis dari ekonom-ekonom independen.
"Kan, publik sudah tahu dari pandangan-pandangan kalangan independen, baik itu ekonom, politisi dan tokoh-tokoh yang kredibel lainnya, yang menilai bahwa pengambilan kebijakan `bail out` (penggelontoran dana) ke Bank Century dari Rp600 miliar jadi Rp6,7 triliun lebih adalah salah atau tidak perlu," tuturnya.
Hal ini, menurut pengkajian kalangan kampus, merupakan kesimpulan yang sahih, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis atau ilmiah.
"Dan karenanya, sah sebagai konsep tanding (dengan ekonom-ekonom pemerintah), sehingga masyarakat bisa yakin bahwa masih ada proses yang tidak benar, dikarenakan analisa ekonomi yang berbeda," ujarnya.
Lalu, secara politik, demikian Stefanus Asat Gusma, Pansus seharusnya memahami, kekuatan legitimasi masyarakat terhadap Pemerintah tergantung dari kepuasan penilaian publik terhadap hasil kinerja mereka.
"Pansus harus memfasilitasi apa yang diinginkan masyarakat dan salah satunya adalah meminta keterangan pihak yang paling bertanggung jawab di republik ini, yakni Kepala Pemerintahan," katanya menegaskan.
Dua perspektif di atas (Ekopol), menurut dia, sebenarnya hanyalah kesimpulan sementara pascapemanggilan Menkeu Sri Mulyani, Wapres Boediono, mantan Wapres JK dan beberapa tokoh lainnya, menyoal landasan teoritis ekonomi moneter, alur serta aktor utama pengambilan kebijakan "bail out" Bank Century.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
