Jadi wisata bahari, KKP ingin pemda buat taman terumbu karang

KKP bersama Kemenkomar, LIPI dan ITDC juga sedang menggagas pendirian Coral Garden (kebun karang) di perairan Nusa Dua Bali

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemerintah daerah dapat membuat coral park atau taman terumbu karang sebagai wahana destinasi yang bisa dimanfaatkan guna mendukung program desa wisata bahari.

"Semua membutuhkan peran serta berbagai pihak agar ekosistem terumbu karang dapat terjaga, sehingga semua manfaatnya dapat kita peroleh secara optimal untuk lebih menyejahterakan masyarakat setempat," ucap Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Hanggono di Jakarta, Jumat.

Aryo menyampaikan bahwa KKP telah berkomitmen melestarikan terumbu karang untuk menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Komitmen itu, ujar dia, diwujudkan antara lain dengan inisiasi pembentukan Pusat Stok Karang (Coral Stock Center/CSC) di Pulau Maratua, Berau, Rabu (2/9).

KKP melalui Ditjen PRL telah melakukan survei kesesuaian lokasi stock center karang Maratua, dan terdapat 2 lokasi stock center Maratua dengan luasan masing-masing 1 hektar, yang berada di perairan sebelah barat Maratua.

Aryo melaporkan pembentukan CSC ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya KKP telah memulai membentuk CSC di pantai Malalayang Manado yang dimulai pada tahun 2015 oleh UPT Ditjen PRL melalui program pengayaan jenis ikan terancam punah (jenis karang) dan saat ini telah berhasil menjadi destinasi wisata selam, edukasi dan untuk keperluan bibit transplantasi di lokasi lain.

"KKP bersama Kemenkomar, LIPI dan ITDC juga sedang menggagas pendirian Coral Garden (kebun karang) di perairan Nusa Dua Bali dengan potensi area seluas kurang lebih 204 hektare," ungkapnya.

Sebelumnya, KKP juga telah menggelar berbagai pelatihan agar warga dapat menjadi pengelola wisata bahari yang andal dalam rangka menjaga upaya pelestarian alam sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

"Program pengembangan Desa Wisata Bahari merupakan kebijakan KKP dalam mengembangkan wisata bahari berbasis keberlanjutan ekosistem dan masyarakat lokal, dengan memberikan peluang bagi desa untuk mengembangan desa dengan potensi wisata yang dimilikinya," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKL, Aryo Hanggono.

Menurut dia, ini perlu dilakukan mengingat pengelolaan wisata bahari yang baik dapat memberikan nilai tambah ekonomi dari adanya jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan KKP, Mitahul Huda menyampaikan bahwa melalui kegiatan bimbingan teknis pengelola Dewi Bahari KKP lebih menitikberatkan kepada pengelolaan kawasan wisata, penguatan kelembagaan dan digital promotion untuk ekoeduwisata bahari.

Ia memaparkan bahwa wisata bahari bukan saja sebagai usaha untuk meningkatkan ekonomi, namun juga sekaligus sebagai pelestarian alam guna menjaga keberlanjutan ekosistem.

”Kegiatan ini akan menjadi bekal bagi pengelola wisata bahari ke arah yang lebih baik dengan tetap menitik- beratkan pada keberlanjutan ekosistem," tutur Huda.