Seoul (ANTARA) - Dokter-dokter Korea Selatan telah setuju untuk mengakhiri pemogokan dua minggu yang telah menghambat upaya untuk mengekang gelombang baru infeksi virus corona, kata Perdana Menteri Chung Sye-kyun, Jumat, setelah pembicaraan mengenai rencana reformasi medis pemerintah.

Sekitar 16.000 dokter magang telah mogok sejak 21 Agustus. Dokter peserta pelatihan adalah tulang punggung layanan perawatan kesehatan di ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif, dan menjadi sukarelawan di pos pengujian sementara.

Para dokter menentang proposal reformasi, yang antara lain berisi langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah dokter, membangun sekolah kedokteran umum, mengizinkan asuransi negara untuk menanggung lebih banyak pengobatan oriental, dan memperluas layanan kesehatan berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa bertemu langsung (telemedicine).

Pemerintah mengatakan inisiatif tersebut dapat membantu menangani krisis kesehatan, seperti virus corona, dengan lebih baik.

Namun, para dokter berpendapat proposal itu hanya akan memperdalam konsentrasi dokter di kota-kota tanpa memperbaiki infrastruktur medis yang buruk dan kondisi kerja di provinsi pedesaan.

Chung mengatakan pemerintah, partai yang berkuasa, dan Asosiasi Medis Korea yang mewakili industri tersebut telah mencapai "kompromi dramatis" setelah negosiasi yang panjang.

"Saya berharap mereka akan menandatangani kesepakatan hari ini dan para dokter akan segera kembali ke tempat mereka," kata Chung dalam pertemuan.

Seorang juru bicara Asosiasi Medis Korea mengharapkan penandatanganan kesepakatan dapat diwujudkan.

Pada Jumat, Korea Selatan melaporkan 198 kasus baru virus corona, meningkatkan total menjadi 20.842 dengan 331 kematian.

Kementerian Kesehatan telah setuju untuk menghentikan dukungannya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran dan membuka sekolah baru.

Kementerian Kesehatan juga akan meninjau kembali masalah dengan industri setelah wabah virus corona telah stabil, kantor berita Yonhap melaporkan, dengan mengutip pejabat partai yang tidak disebutkan namanya.

Kementerian telah mengeluarkan perintah kembali bekerja untuk para dokter dan mengajukan pengaduan kepada polisi terhadap beberapa pemimpin.

Menurut kementerian, pemogokan itu telah menyebabkan gangguan di klinik dan memperburuk masalah kekurangan tempat tidur, bahkan saat negara berjuang menghadapi kebangkitan kasus COVID-19.

Sumber: Reuters

Baca juga: Korea Selatan kekurangan ranjang RS di tengah lonjakan COVID-19

Baca juga: Pasien lansia penyebab lonjakan kasus COVID-19 di Korea Selatan

Baca juga: Warga Korsel diimbau kerja dari rumah saat kasus COVID-19 meningkat

Republik Indonesia dan Korea Selatan sepakati koridor perjalanan

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2020