"Kami memuji inisiatif presiden ini," kata Ketua AIPI Prof Dr Sangkot Marzuki seusai penyampaian pandangan presiden untuk pengembangan iptek di hadapan komunitas ilmu pengetahuan di Puspiptek, Serpong, Banten, Rabu.
Dalam kesempatan itu AIPI juga menyerahkan buku "Memorandum AIPI, Prospek Indonesia 2030" yang berisi pemikiran dan pandangan AIPI mengenai peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan bangsa kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Sangkot dalam buku tersebut, sistem nasional inovasi perlu segera dimapankan dan dimanfaatkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi lokal yang dipatenkan seperti dituntut WTO yang akan diberlakukan pada 2020.
Ia mengatakan, sistem tersebut telah membawa banyak negara ke tingkat kemajuan yang tinggi di mana dalam dasawarsa terakhir inovasi teknologi yang dihasilkan telah memberi kontribusi 50 persen dalam pertumbuhan ekonomi.
Sistem nasional inovasi, lanjut dia, merupakan sistem yang menjalin berbagai institusi pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga jasa, serta lembaga kemasyarakatan yang memungkinkan untuk dikoordinasi dan menghasilkan produk iptek yang bisa dimanfaatkan para pelaku ekonomi.
Menurut dia, memang diperlukan lembaga khusus dengan misi mempelopori pengembangan industri di Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur tradisional seperti batik dan keramik, meningkatkan efisiensi teknologi dan mempercepat pengembangan industri baru.
AIPI yang didirikan berdasarkan UU no 8 tahun 1990 merupakan wadah ilmuwan Indonesia untuk memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam mencapai tujuan nasional.
AIPI merupakan anggota InterAcademy Council yang merupakan suatu badan internasional kumpulan akademi ilmu pengetahuan seluruh dunia seperti halnya US National Academy of Sciences atau Chinese Academy of Sciences.
Sementara itu, Pendiri AIPI, Prof BJ Habibie dalam konferensi pers mengatakan, anggaran bagi institusi riset dan teknologi di tanah air saat ini hanya 10 persen dari yang didapatnya pada eranya menjadi Menristek.
"Dulu misalnya sumbangan terhadap AIPI 1.000 dolar AS (per ilmuwan per bulan -red), sekarang hanya 100 dolar AS," katanya.
Ia juga mengatakan, anggaran bagi kementerian ristek dan Lembaga pemerintah nonkementerian (LPND)-nya sebesar Rp1,9 triliun pada 2010 yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono naik dari 2005 sebesar Rp1 triliun, jelas masih kurang.
Pada kesempatan itu pula Duta Besar AS untuk RI Cameron R Hume menyampaikan pesan Presiden AS Barack Obama di hadapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan komunitas iptek Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang ilmu dan teknologi.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
Harapan lain adalah Komite ini dapat terus eksis, tidak seperti komisi komisi lain yang pernah di bentuk yang akhirnya tidak dapat secara maksimal berperan sesuai dengan visi misinya.
Kiranya KIN dapat mendesain suatu sistem investasi dan pendanaan yang komprehensif, seperti venture capital, yaitu sampai suatu inovasi menghasilkan laba. Dan, karena yang dituju adalah laba, maka pembuatan sistem harus melibatkan pengusaha sejati, jauhkan dari libatan birokrasi.
Cocok!! kita selama ini bukan miskin innovasi, tapi memang tidak ada \"wadahnya\"
so, orang pinter dan kreatifitas yang pinter di patenkan bangsa lain. atau lari ke negara lain yang lebih mewadahi innovasi, kreatifitas dalam seni & IPTEK...dll.
Mari ciptakan indonesia bukan sekedar \"trully of asia\"...