"Kami usulkan merevisi target BPNT jadi 18,5 juta KPM," kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Juliari mengatakan, dengan pengurangan target BPNT sebanyak 300 ribu KPM tersebut, maka terdapat Rp720 miliar anggaran yang pemanfaatannya dapat dioptimalkan.
Optimalisasi anggaran tersebut direncanakan untuk Ditjen Rehabilitasi Sosial sebesar Rp276 miliar untuk revitalisasi fasilitas gedung dan peralatan balai/loka.
Sebesar Rp114 miliar untuk layanan dukungan manajemen di sekretariat jenderal, Rp230 miliar di ditjen linjamsos untuk penguatan kesiapan bencana alam dan bencana sosial, Rp50 miliar di ditjen penanganan fakir miskin untuk tambahan target 3.000 KK rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
Serta Rp10 miliar di inspektorat jenderal untuk penguatan pengawasan dan akuntabilitas program kesos dan Rp50 miliar di ditjen pemberdayaan sosial untuk bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan puskesos.
Sebelumnya Kemensos menaikkan jumlah KPM BPNT menjadi 20 juta keluarga dari 15,2 juta KPM sejak pandemi COVID-19 dengan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang terdampak pandemi.
Namun, menurut Juliari, untuk menjangkau 20 juta KPM tersebut sulit terpenuhi, maka Kemensos mengusulkan untuk mengurangi menjadi 18,5 juta KPM.
Terkait rencana pengurangan target KPM tersebut, Komisi VIII menyarankan untuk menurunkan lagi menjadi 18,3 juta KPM karena dinilai ke depan kondisi akan lebih baik dan warga yang terdampak pandemi juga berkurang.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
