Meski nanti ada vaksin, warga perlu tetap jalankan protokol kesehatan

Vaksin ada limitasinya enam bulan sampai dua tahun...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir meminta kepada masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meski nanti ada vaksin COVID-19.

"Vaksin ada limitasinya enam bulan sampai dua tahun, berarti setelah diimunisasi atau divaksinasi bukan berarti sehat selama-lamanya, tidak terkena selama-lamanya, karena itu protokol COVID-19 harus terus dijalankan. Memang melelahkan, tapi ini menjadi bagian kehidupan baru," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis.

Erick mengatakan pemerintah menargetkan dapat memberikan vaksin COVID-19 kepada sekitar 70 persen penduduk Indonesia secara massal pada 2021.
Baca juga: Menristek: Perusahaan swasta persiapkan diri produksi vaksin COVID-19

"Kita dengan penduduk 230 juta baru memfokuskan untuk dapatkan 70 persen," katanya.

Jumlah itu, lanjut dia, mengecualikan penduduk dengan usia 18 tahun karena belum ada uji klinis.

"Memang secara vaksin belum uji coba, tapi juga daya tahan tubuh masih sangat bagus. Tapi bukan berarti nanti generasi muda dikorbankan, ini nanti ada yang melintir generasi muda dikorbankan," ucap Erick.
Baca juga: Erick Thohir: 1,5 juta tenaga medis harus dapat vaksin duluan

Ia menyampaikan sebanyak 1,5 juta tenaga medis menjadi prioritas penerima vaksin COVID-19.

"1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal," ujarnya.

Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN mengatakan, BUMN farmasi Indonesia telah melakukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan internasional, seperti Sinovac dari China dan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42 untuk mengembangkan vaksin.

Di sisi lain, lanjut dia, Indonesia juga berupaya mengembangkan vaksin merah putih.

"Kami dari BUMN sangat agresif cari solusi, baik dengan Balitbangkes, Eijkman. Saat bersamaan, kami buka hubungan dengan banyak pihak dari Eropa, AS, WHO, Uni Emirat Arab, China hingga negara tetangga. Kami buka karena vaksin ini penting," ucap Erick.

Baca juga: Erick berharap anggota Kadin laksanakan vaksin COVID-19 mandiri
Baca juga: Peneliti Indef perkirakan pemerintah butuh Rp75 triliun untuk vaksin