Komisi VIII DPR minta sosialisasi COVID-19 libatkan tokoh agama

Perlu keteladanan semua pihak, termasuk tokoh agama, agar penanganan COVID-19 lebih efektif

Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19.

"Perlu keteladanan semua pihak, termasuk para tokoh agama, agar penanganan COVID-19 bisa lebih efektif," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dalam rapat kerja dengan Kepala BNPB/Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo yang diiikuti melalui siaran langsung TVR Parlemen di Jakarta, Kamis.

Ace mengatakan mulai ada kecenderungan masyarakat semakin apatis terhadap COVID-19. Politikus Partai Golkar itu menduga masyarakat sudah mulai bosan dengan suasana pandemi.

Karena itu, Komisi VIII DPR meminta BNPB/Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk terus mengingatkan masyarakat, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan.

"Tentu harus dikembalikan kepada kita sendiri. Mitigasi dan pencegahan penularan COVID-19 lebih penting daripada penanganan kesehatan," tuturnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher mengatakan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh organisasi masyarakat sangat penting dalam sosialisasi COVID-19.

"Ujung akhir masyarakat sipil adalah organisasi kemasyarakatan. Karena itu, perlu dilibatkan untuk sosialisasi," katanya.

Sosialisasi tentang COVID-19, protokol kesehatan, dan adaptasi kebiasaan baru juga bisa dilakukan melalui khatib Shalat Jumat, penceramah atau ustadz.

Kepala BNPB/Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya sudah melibatkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan tentang pandemi COVID-19.

"Kami undang sejumlah tokoh agama untuk berdiskusi yang kemudian menjadi bagian dalam kampanye. Dengan Majelis Ulama Indonesia juga sudah ada kerja sama untuk menyosialisasikan perubahan perilaku," jelasnya.

Komisi VIII DPR mengadakan rapat kerja dengan Kepala BNPB Doni Monardo untuk membahas rencana kerja dan anggaran BNPB dan isu-isu aktual lainnya.