Tanjungpinang (ANTARA News) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nur Syafriadi mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit terhadap PT PLN Cabang Tanjungpinang.
"Kami sudah mengirimkan surat kepada BPK untuk meminta melakukan audit terhadap PT PLN Cabang Tanjungpinang," kata Nur Syafriadi di Tanjungpinang, Selasa.
Nur mengatakan, BPK diharapkan segera merespons permintaan itu dan mengirimkan tim untuk melakukan audit terhadap PT PLN Cabang Tanjungpinang agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada perusahaan tersebut.
"Semuanya ingin mengetahui apa masalah yang dihadapi PLN, apakah mereka benar-benar rugi atau ada masalah lain yang menyebabkan pelanggannya menjadi korban akibat krisis listrik yang terjadi saat ini," kata Nur yang diusung Partai Golkar tersebut.
Dia mengatakan, jika dilihat dari kondisi PLN Cabang Tanjungpinang saat ini, diperkirakan ada kesalahan dalam sistem manajemennya.
"Sudah sekian lama krisis listrik terjadi, seharusnya manajemen PLN Tanjungpinang mampu mengetahui jumlah kebutuhan listrik di Kepri, selain Batam," ujarnya.
Nur juga menduga terdapat banyak pelanggan "bodong" akibat permainan oknum PLN yang melakukan penambahan daya listrik dan pemasangan sambungan baru pada saat PLN mengatakan tidak ada penambahan daya dan pemasangan sambungan baru.
"Pelanggan "bodong" tersebut terdaftar di PLN, namun secara yuridis tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Dia juga menyayangkan terjadi lagi penundaan pengoperasian mesin pembangkit listrik berkekuatan 10 MW oleh PLN.
"Kami menyayangkan hal itu terjadi, PLN selama ini hanya bisa berjanji namun tidak pernah ditepati," ujarnya.
Manajer PT PLN cabang Kepulauan Riau selain Batam Wahyu Bintoro mengatakan, direncanakan mesin pembangkit listrik 10 MW tersebut dapat digunakan pada 17 Januari 2010, namun terpaksa ditunda karena pihak kontraktor kesulitan mendatangkan material utama.
"Kami terus mendesak pihak perusahaan agar mesin pembangkit listrik tersebut dapat digunakan pada Januari 2010," kata Wahyu.
Mesin pembangkit listrik berkekuatan 10 MW digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tanjungpinang. Saat ini Kota Tanjungpinang mengalami defisit daya listrik sebesar 9 MW.
Perusahaan yang memenangi tender pengadaan mesin tersebut adalah PT Wahana Indah Cipta. Perusahaan itu juga telah dikenai denda akibat keterlambatan pengoperasian mesin pembangkit listrik yang dikerjakannya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
