Pengembangan Kawasan Industri Sadai Bangka perlu dukungan Bappenas

Kendala dan hambatan yang dihadapi saat ini yaitu masalah perizinan, air baku, gas, serta akses jalan pendukung dari Pangkal Pinang - Sadai

Bangka Selatan (ANTARA) - Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengunjungi Kawasan Industri Sadai (KIS) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), guna melihat langsung rencana pengembangan kawasan dengan investasi Rp58 triliun itu.

"Kami ke sini untuk mendengar langsung, bagaimana peran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta media, perguruan tinggi. Langkah-langkah apa untuk pemulihan percepatan perekonomian di Babel,” kata Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Sumedi di Sadai, Kamis.

Ia juga meminta rincian program kegiatan pengembangan KIS, termasuk soal bahan baku dan nilainya sebagai dasar argumentasi. "Master plan dan business plan itu penting,” ujarnya.

Direktur Ration Bangka Abadi (RBA) pengelola KIS, Sri Mempuni, mengatakan kawasan industri tersebut sudah masuk ke RPJMN 2020-2024 dan kawasan ini sudah ada nilai investasinya mencapai Rp58 triliun.

“Sudah ada investasi di antaranya yaitu dari perusahan Xin Yi Gelas dan Sinomach serta pengelola limbah dan air bersih untuk mendukung kawasan industri ini,” ujarnya.

Menurutnya, daya tarik kawasan industri Sadai terletak pada geografisnya, terdapat akses bandara dan pengembangan pariwisata, pertanian, dan perkebunan, serta akan ada pembangunan jalan Trans Sumatera.

"Kendala dan hambatan yang dihadapi saat ini yaitu masalah perizinan, air baku, gas, serta akses jalan pendukung dari Pangkal Pinang - Sadai Kabupaten Bangka Selatan. Untuk mempercepat akses jalan ke KIS, maka akan dibuat Trans Bangka," katanya.

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel Fery Insani menambahkan selama ini Babel belum memiliki kawasan industri yang terintegrasi seperti ini. Oleh sebab itu dukungan dari Bappenas, lanjut dia, sangat dibutuhkan dalam pengembangan KIS.

"Untuk mendukung KIS ini perlu adanya penguatan jaminan bahan baku produksi yang tersedia untuk perusahaan, misalnya timah atau lada dan tidak membuat KIS dekat dengan pemukiman. Jaraknya 2 kilometer, itu ada aturannya,” ujar Fery.