Baghdad (ANTARA News/Reuters) - Pemerintah Irak telah merekrut sekitar 50 ribu orang mantan pemberontak menjadi bagian dari personel keamanan negara itu.
Reuters melaporkan dari Baghdad, Selasa, perekrutan para warga Sunni ke dalam angkatan darat, kepolisian, dan kementerian pemerintah itu merupakan ujian utama bagi Perdana Menteri Nuri Al-Maliki dan pemerintahannya yang didominasi Syiah.
Maliki yang mendukung terwujudnya rekonsiliasi nasional di Irak setelah perang dan konflik mendera negaranya selama bertahun-tahun ini menjadikan "keamanan Irak" topik utama kampanye politiknya menjelang pelaksanaan Pemilu Parlemen 7 Maret.
Ketua Komite Implementasi dan Tindaklanjut Rekonsiliasi Nasional (IFCNR), Mohammed Salman, mengatakan, sejauh ini, pemerintah sudah memasukkan 15 ribu mantan pejuang Sunni itu ke angkatan bersenjata dan 33 ribu orang lainnya ke berbagai kantor pemerintah.
Ia memperkirakan ada sebanyak 96 ribu orang anggota "Sahwa" (Kebangkitan) atau Gerakan Muslim Sunni di Irak.
"Pada pertengahan 2010 ini, para anggota semua gerakan `Sahwa` ini sudah bekerja dan memulai kehidupan profesional mereka," kata Salman.
Pentagon tahun lalu mengingatkan bahwa lambannya proses integrasi para anggota "Sahwa" ini akan merusak capaian-capaian keamanan di Irak.
Walaupun secara keseluruhan, aksi kekerasan di negara itu sudah sangat menurun, beberapa serangan besar kelompok perlawanan di Baghdad masih terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Salman, Pemerintah Irak sudah menyelesaikan "masalah teknis" yang menunda pembayaran gaji para mantan pejuang Sunni ini.
"Tidak ada surat keputusan untuk menunda pembayaran gaji mereka. Ini bukan isu politik. Kini mereka sudah menerima gaji," katanya.
Pemerintah telah pun mengalokasikan dana untuk mendukung keberhasilan program integrasi para mantan anggota "Sahwa" ini pada Anggaran 2010. "Ini menandakan keseriusan pemerintah," katanya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
