Ekonom Indef kritisi kebijakan utang untuk penanganan COVID-19

Pemerintah memperhatikan ekonomi lebih utama baik di anggaran dan lainnya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengkritisi kebijakan utang untuk penanganan COVID-19 yang sangat besar, namun anggaran untuk kesehatan dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini hanya mencapai Rp87,5 triliun dan RAPBN 2021 turun menjadi Rp25 triliun.

“Utang Rp1.439 triliun itu utang ugal-ugalan, itu terlalu banyak dan untuk COVID cuma Rp87 triliun dan tahun depan APBN mengusulkan hanya Rp25 triliun,” katanya dalam diskusi daring Indef di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, faktor yang menentukan masa depan ekonomi adalah kebijakan terkait penanganan COVID-19 sehingga seharusnya anggaran kesehatan lebih besar.

Dalam pemaparannya, Didik mengungkapkan penyebaran COVID-19 di Indonesia per 31 Agustus 2020 masih tinggi dengan per hari mencapai 3.000 kasus.

“Pemerintah memperhatikan ekonomi lebih utama baik di anggaran dan lainnya,” imbuhnya

Saat krisis, lanjut dia, seharusnya juga lebih efisien melihat jumlah utang yang besar mencapai Rp1.439 triliun tersebut.

Ia menyebutkan pemerintah memiliki sisa anggaran yang besar dan bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan tanpa perlu utang.

Didik menuturkan ketika menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung tahun 2014, ada sisa anggaran sebesar Rp250 triliun yang tidak terpakai dan diperkirakan saat ini mencapai Rp300-400 triliun.

Sisa anggaran itu, lanjut dia, bisa diambil yang saat ini tanpa melalui proses di DPR.

Cara lainnya, lanjut dia, dengan memotong anggaran kementerian mencapai 30-50 persen dan dialihkan untuk COVID-19.

“Itu harus terpotong, diambil kemudian dialihkan untuk COVID tanpa utang sebanyak sekarang,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN 2020 mencapai Rp695,2 triliun, sebanyak Rp87,5 triliun di antaranya untuk kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan dalam RAPBN 2021, anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan mencapai Rp84,3 triliun.

Alokasi itu, kata dia, mencapai 6,2 persen dari APBN sehingga melebihi dari yang diamanatkan undang-undang mencapai lima persen dari APBN.

Alokasi dalam RAPBN 2021 sebesar Rp84,3 triliun itu di luar biaya untuk penanganan COVID-19 dalam PEN mencapai Rp25 triliun untuk kesehatan.

Baca juga: Pemerintah sesuaikan anggaran bidang kesehatan jadi Rp72,73 triliun
Baca juga: Hindari resesi, Pemerintah kebut realisasi anggaran dan stimulus PEN
Baca juga: Realisasi anggaran COVID-PEN per Agustus naik jadi Rp173 triliun