AS pertimbangkan beri sanksi untuk Belarus atas kecurangan pemilu

Ini adalah upaya minimal untuk [...] tak hanya mengekspos mereka di depan publik namun juga menunjukkan bahwa ketika mereka mencurangi pemilu dan melakukan kekerasan terhadap massa aksi damai [...] maka itu perlu dipertanggungjawabkan,

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap tujuh warga negara Belarus yang dipercaya terlibat memalsukan hasil pemilu presiden negara itu serta kekerasan terhadap peserta protes, demikian menurut pejabat Kementerian Luar Negeri, Selasa (1/9).

"Kami mempunyai daftar kelompok yang terdiri dari tujuh orang, dan kami tengah bekerja dengan pihak Kementerian Keuangan untuk pembuktian (sebelum menjatuhkan sanksi)," kata pejabat tersebut.

"Ini adalah upaya minimal untuk [...] tak hanya mengekspos mereka di depan publik namun juga menunjukkan bahwa ketika mereka mencurangi pemilu dan melakukan kekerasan terhadap massa aksi damai [...] maka itu perlu dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Narasumber yang berbicara secara anonim itu menuturkan bahwa AS juga bisa mempertimbangkan sanksi untuk Rusia jika negara tersebut terang-terangan melakukan intervensi dengan kekuatan terhadap aksi demonstrasi masyarakat di Belarus.

Pemilu presiden Belarus bulan lalu memenangkan petahana, Alexander Lukashenko, yang telah menjabat selama 26 tahun berturut-turut. Oposisi menyebut bahwa protes pecah usai pemilu dicurangi oleh pihak Lukashenko.

Pejabat Kementerian Luar Negeri AS juga menunjukkan informasi terperinci mengenai pembicaraan Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun di Moskow, Rusia, pekan lalu. Biegun memperingatkan pejabat senior Rusia mengenai penggunaan kekerasan di Belarus.

Pekan lalu pula, Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa ia telah mengatur pasukan kepolisian cadangan untuk mendukung Lukashenko jika diperlukan, namun melihat bahwa pengiriman pasukan kepolisian itu belum dibutuhkan.

Belarus, negara eks Uni Soviet, menjalin relasi politik, ekonomi, dan budaya yang dekat dengan Rusia serta berada dalam aliansi militer yang dipimpin Rusia. Keduanya juga bergabung dalam pakta yang menyatakan, setidaknya secara tertulis, sebuah "negara persatuan".

Sumber: Reuters