PDI Perjuangan bakal pecat kader tidak dukung rekomendasi pilkada

Semarang (ANTARA) - PDI Perjuangan bakal menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap kader yang tidak mendukung rekomendasi dari DPP terkait dengan pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2020.

"Sanksinya nanti kami usulkan ke DPP, sanksinya pasti pemecatan. Enggak usah dikasih ruang orang-orang kayak gitu," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Kusriyanto di Semarang, Rabu.

Pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak ragu memecat kader yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, setidaknya ada dua kader PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Blora yang terancam dipecat sebagai kader parpol berlambang banteng moncong putih itu.

Baca juga: Megawati ingatkan calon kepala daerah tak berorientasi pada keuntungan

Baca juga: Megawati ingatkan calon kepala daerah tertib administrasi saat daftar

Kedua kader PDI Perjuangan yang dimaksud adalah Mundjirin, Bupati Semarang saat ini mendukung istrinya Bintang Narsasi Mundjirin maju sebagai bakal calon Bupati Semarang yang diusung parpol lain, dan Dwi Astutiningsih, anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Blora yang maju pilkada melalui Partai Demokrat.

"Nanti kami pecati semua dulu, (Mundjirin, red.) sudah 10 tahun merasakan harkat martabat di PDIP terus pindah begitu saja, etikanya enggak ada. Kalau partai untuk kepentingan keluarga saja, ya, harus kami singkirkan karena partai itu untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Bambang Kribo usai Penyerahan Formulir B.1-KWK Parpol Pilkada Serentak 2020 di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.