AS akan cabut embargo senjata Siprus setelah berlaku 33 tahun

Siprus merupakan mitra penting di wilayah Mediterania Timur

Washington/Ankara (ANTARA) - Amerika Serikat akan mencabut embargo/sanksi senjata Siprus yang telah berlaku selama 33 tahun dan AS akan memperdalam hubungan dengan negara tersebut, kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Selasa (1/9).

Rencana AS itu pun memicu reaksi keras dari Turki.

Wilayah Siprus terpecah pada 1974 setelah agresi Turki yang dipicu oleh kudeta. Turki hanya mengakui Republik Siprus Utara, yang memisahkan diri. Namun, negara itu tidak diakui oleh negara lain.

Beberapa perundingan damai sempat berlangsung, tetapi tidak berhasil.

Baca juga: Cavusoglu: Penyelesaian yang abaikan warga Siprus Yunani tak diterima
Baca juga: Yunani: Turki dapat hadapi konsekuensi jika terus menantang hak Siprus

Pemerintah AS menjatuhkan embargo senjata ke Siprus pada 1987 untuk mendorong penyatuan wilayah dan menghindari ancaman adu kekuatan senjata di negara pulau tersebut.

“Siprus merupakan mitra penting di wilayah Mediterania Timur,” kata Pompeo di media sosial Twitter. “Kami akan mencabut pembatasan penjualan alat pertahanan dan jasa terkait untuk Republik Siprus pada tahun fiskal mendatang,” terang Pompeo.

Langkah AS itu diumumkan Pompeo di tengah memuncaknya ketegangan di Mediterania Timur antara Turki, sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Yunani.

Turki dan Yunani memperebutkan hak kepemilikan perairan di wilayah Mediterania Timur yang diduga menyimpan banyak sumber hidrokarbon. Keduanya punya pendapat berbeda mengenai jarak antara landas kontinen ke perairan sengketa tersebut.

Presiden Siprus Nicos Anastasiades setelah berbicara lewat telepon dengan Pompeo mengatakan pihaknya menyambut baik rencana AS itu.

Namun, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan langkah itu “menghiraukan kesetaraan dan keseimbangan” di Siprus. Turki meminta AS “meninjau kembali” rencana pencabutan embargo senjata untuk Siprus.

“Jika tidak, Turki sebagai negara penjamin, akan menggunakan tanggung jawab hukum dan historisnya memastikan keamanan rakyat Siprus,” kata pihak kementerian lewat pernyataan tertulis.

Turki dan AS mengatakan keduanya siap menyelesaikan masalah lewat dialog, tetapi dua negara itu menegaskan masing-masing pihak tetap mempertahankan haknya.

Dua negara itu kerap menggelar latihan militer di wilayah sengketa sehingga menyebabkan banyak pihak khawatir konflik antara Turki dan Yunani dapat meluas.

Sumber: Reuters

Baca juga: Polisi Siprus interogasi warga Rusia terkait kargo kimia Beirut
Baca juga: Turki mulai pengeboran lepas pantai di selatan Siprus 7 Oktober