"Jika pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Mamuju tidak memberikan data akurat terkait piutang selama tahun anggaran 2009 lalu, maka usulan dana luncuran oleh pemkab itu akan kami pertimbangkan, bahkan bisa jadi kami akan melakukan pencoretan untuk dimasukkan dalam APBD tahun anggaran 2010 ini," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, di Mamuju, Senin.
Menurutnya, data riil piutang Pemkab Mamuju pada tahun anggaran 2009 sangat penting untuk diketahui dewan untuk dijadikan acuan dalam pembahasan lanjutan KUA-PPAS sebelum dilakukan pengesahan APBD 2010.
"Data-data piutang pemkab itu sangat penting, apalagi dengan adanya usulan dana luncuran untuk menutupi pembayaran utang di tahun 2009 lalu," katanya.
Ia mengatakan, data yang diperlukan adalah data riil tenaga kontrak, pembayaran utang tunjangan kinerja pegawai, pembayaran utang sejumlah proyek yang terealisasi 100 persen dan pembayaran piutang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp30 miliar.
"Hingga saat ini pemkab baru melaporkan sebagian data-data yang diminta dewan sehingga untuk sementara rapat pembahasan lanjutan KUA-PPAS terpaksa ditunda," tuturnya.
Dia mengungkapkan, rapat lanjutan pembahasan KUA-PPAS akan dilaksanakan setelah data yang diminta dewan sudah riil, sehingga APBD 2010 dapat kita sahkan secepatnya untuk mengefektifkan pelaksanaan APBD 2010 mendatang.
"Kami akan tetap mengupayakan APBD itu cepat selesai, namun, dewan tetap tidak akan terburu-buru mengesahkan APBD jika data itu belum rampung," ungkapnya.
Politisi dari Partai Bintang reformasi ini juga mengungkapkan, dengan kondisi keuangan yang rumit pada tahun anggaran 2009, maka banggar DPRD tidak akan gegabah untuk melakukan pengesahan APBD 2010 ini sebelum melalui tahap kajian dari tim ahli yang didatangkan dari Makassar yang memiliki kompetensi di bidangnya.
"Saat ini kami selaku Banggar bagaikan berada diujung tanduk terkait dengan rencana dana luncuran untuk memasukkan dalam APBD 2010, dilain sisi kami khawatir saat dana luncuran itu dimasukkan dalam APBD bisa berpotensi memperburuk bagi daerah, dipihak lain jika tidak diluncurkan akan menimbulkan kerasahan masyarakat banyak, baik tenaga kontrak maupun rekanan proyek yang telah merealisasikan hingga 100 persen," ucapnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
