Pagu anggaran Kemenhub 2021 Rp45,66 triliun, kurang dari kebutuhan

...dalam penyusunan pagu anggaran 2021 telah dilakukan penajaman prioritas dengan memperhatikan kegiatan major project dalam RPJMN 2020-2024

Jakarta (ANTARA) - Pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021 mencapai Rp45,66 triliun.

“Berdasarkan pagu anggaran 2021, Pagu Kemenhub sebanyak Rp45,6 triliun bila dibandingkan pagu kebutuhan sebanyak Rp75,74 triliun terdapat kekurangan Rp30 triliun,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu.

Menhub merinci komposisi pagu tersebut yakni untuk dukungan manajemen di seluruh unit Eselon I sebesar Rp9,5 triliun atau 20,81 persen, infrastruktur konektivitas (Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek/BPTJ) Rp33,95 triliun atau 74,36 persen, riset dan inovasi Iptek (Badan Penelitian dan Pengembangan/Balitbang) Rp112 miliar atau 0,25 persen serta pendidikan dan pelatihan vokasi Rp2,09 triliun atau 4,59 persen.

Baca juga: Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub 45,27 persen per Agutsus 2020

“Kami laporkan berdasarkan kebijakan redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang baru, terdapat perubahan program Kemenhub yang sembilan program menjadi empat program, di antaranya dukungan manajemen, infrastruktur konektivitas, inovasi iptek dan pendidikan, serta pelatihan vokasi,” kata Menhub.

Berdasarkan subsektor, alokasi besaran pagu anggaran Kemenhub 2021, sebagai berikut Sekretariat Jenderal Rp716,03 miliar, Inspektorat Jenderal Rp121,54 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp7,64 triliun, Ditjen Perhubungan laut Rp11,42 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp10,55 triliun Ditjen Perkeretaapian Rp11,10 triliun, Balitbang Rp197,9 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp3,54 triliun dan BPTJ Rp350,58 miliar.

Adapun dari segi jenis belanja, untuk belanja modal Rp23,66 triliun (52,83 persen), belanja pegawai Rp3,97 triliun (8,71 persen), belanja barang mengikat Rp3,22 triliun (7,05 persen) dan belanja barang tidak mengikat Rp14,79 triliun (32,41 persen).

Baca juga: Percepat penyerapan, Menhub usulkan realokasi anggaran ke Kemenkeu

Menurut sumber pendapatan, rupiah murni Rp33,86 triliun (74,16 persen), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp5,66 triliun (12,41 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp807 miliar (1,77 persen), Badan Layanan Umum (BLU) Tp1,53 triliun (3,35 persen) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,79 triliun (8,31 persen).

“Oleh karenanya, dalam penyusunan pagu anggaran 2021 telah dilakukan penajaman prioritas dengan memperhatikan kegiatan major project dalam RPJMN 2020-2024,” kata Menhub.

Ia menuturkan pemerintah menekankan kepada seluruh kementerian agar kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan kepada prioritas kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat.

“Kedua optimalisasi kegiatan dengan menggunakan metode padat karya, ketiga prioritas proyek infrastruktur di antaranya menyelesaikan multiyears kontrak, khususnya yang mendorong kawasan ekonomi dan pariwisata,” ujar Menhub.

Baca juga: Kemenhub hemat Rp10,4 triliun untuk pengendalian COVID-19