"Nanti akan dirumuskan dalam MoU (nota kesepahaman) dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Jakarta, Senin.
Perlunya bantuan dari pihak lain itu meurut Fauzi karena penanganannya memang tidak bisa dilakukan oleh Pemprov DKI saja, namun membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.
Penertiban yang dilakukan oleh Pemprov saat ini menurut Gubernur hanya solusi sementara saja, sementara jika ingin menuntaskan permasalahan maka akan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.
"Penertiban jelas tidak memecahkan masalah. Kalau pemerintah pusat peduli terhadap hal ini secara serius, harusnya bisa dibuat program secara terintegrasi, semua sektor terkait harus dilibatkan menangani masalah ini," katanya.
Menurut Fauzi, masalah harus ditangani secara berkesinambungan, harus ada pola penanganan yang lengkap, tidak hanya diberi keterampilan dasar saja.
Pola-pola yang ada saat ini seperti rumah singgah harus juga dievaluasi ulang efektivitasnya karena keberadaannya juga dibutuhkan dalam situasi tertentu.
"Tapi setelah singgah mau diapakan lagi, ini Pemprov nggak bisa menangani sendiri karena tidak semua anak jalanan orangtuanya punya KTP DKI, ini saya kira masalahnya secara umum," kata Fauzi.
Terkait rumah singgah, Gubernur meminta perhatian khusus agar masyarakat sekitar ikut membantu pengawasannya agar tidak terjadi lagi kasus yang merugikan seperti terjadinya pembunuhan anak jalanan atau kasus sodomi.
Warga RT atau RW sekitar diminta untuk ikut mengawasi keberadaan rumah singgah tersebut, terutama yang tertutup untuk menghindarkan adanya kasus kejahatan terhadap anak jalanan.
"Kita tidak ingin anak jalanan kembali menjadi korban," kata Fauzi.
Dinas Sosial DKI mendata beberapa titik yang menjadi tempat mangkal para anjal tersebut di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cilandak, Tomang dan Perempatan Coca Cola, Jakarta Pusat.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
