"Saya kira sebagai bangsa kita memahami keterbatasan-keterbatasan pemerintah asal ada kejujuran untuk mengakui (letak kesalahannya)," kata Din Syamsuddin usai meresmikan Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya, Senin.
Menurut Din, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran kabinet Indonesia Bersatu II seharusnya dapat menempatkan penyelesaian kasus skandal Bank Century sebagai bagian program 100 hari pemerintah.
Terlebih, Presiden Yudhoyono telah menyatakan komitmennya agar kasus itu dituntaskan setuntas-tuntasnya dengan dibuka secara transparan.
Selain itu, kata Din, pemerintah juga tidak perlu menutup-nutupi kasus tersebut bila benar telah terjadi kesalahan dalam pengucuran dana talangan senilai Rp6,7 triliun.
Dengan membuka dan mengakui kesalahan yang terjadi, Din menilai, kasus itu akan cepat terselesaikan dan tidak akan sedemikian panjang serta berlarut-larut hingga mengganggu kinerja pemerintahan.
"Sekali lagi saya menilai masyarakat sudah cukup arif untuk memahami dan mengetahui duduk perkara kasus ini," jelasnya.
Din menilai, akibat berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, termasuk diantaranya belum tuntasnya skandal Bank Century, kinerja program 100 hari pemerintah masih dianggap tidak maksimal.
"Belum tuntasnya skandal Bank Century juga menjadi indikator ketidakberhasilan pemerintah saat ini," lanjutnya.
Din juga menambahkan bahwa sudah saatnya Presiden Yudhoyono angkat bicara dan dapat mengambil alih kasus tersebut dengan menjelaskan duduk permasalahan yang sesungguhnya terjadi.
"Bila perlu Presiden Yudhoyono dapat menjelaskan bahwa kasus Bank Century latar belakangnya ini, motivasinya ini, dan apa yang terjadi selama ini. Segera setelah itu maka kasus ini akan selesai dengan baik," tambahnya. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
