Partai Demokrat beralih usungan Pilkada di Bulukumba

Makassar (ANTARA) - Partai Demokrat akhirnya memilih langkah cepat dengan mengalihkan dukungan dari bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, Hamzah Pangki-Andi Murni, kepada pasangan lain jelang pendaftaran Pilkada serentak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

"DPP yang ambil-alih, karena dianggap pasangan itu (Hamzah-Murni) belum bisa mencukupkan koalisi, padahal waktu pendaftaran di KPU sudah sangat mepet, dan DPP minta DPD mencari kandidat yang layak dan siap menang," beber Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah Erbe, saat dikonfimasi, Selasa.

Dukungan Partai Demokrat dialihkan kepada pasangan bakal calon bupati-wakil bupati, Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf.

Menurut Erbe, mereka telah memberikan masa 14 hari untuk mencukupkan koalisi dengan partai lain, tetapi belakangan rekomendasi dari Partai Golkar dan partai lain tidak kunjung didapatkan. Meskipun A Murni merupakan ketua DPC Demokrat Bulukumba, namun koalisi partai menjelang pendaftaran belum rampung.

Bahkan, DPP masih memberikan kesempatan kedua kepada pasangan ini, tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda mencukupkan dukungan kursi melalui koalisi partai.

"Faktanya, sampai hari ini, jangankan form B1 KWK, serta rekomendasi dari Partai Golkar belum ada, padahal sisa menghitung hari masa pendaftaran. Kami sudah memberikan surat tugas oleh partai untuk dilengkapkan koalisi, dan diberi waktu 14 hari. Sampai berakhirnya surat tugas, koalisi belum dipenuhi," katanya

"Bahkan kesempatan kedua masih diberikan mengingat Andi Murni adalah Ketua DPC, maka kami DPP dan DPC memberi kesempatan, dimana untuk penguatan maka diberikan lagi surat rekomendasi pada pekan lalu, tapi juga tidak bisa terpenuhi, masa mau menunggu sampai selesai pendaftaran," kata Erbe.

Hal senada disampaikan Ketua Bappilu Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Selle KS Dalle, bahwa seluruh jajaran partai politik itu mulai tingkatan DPC, DPD hingga DPP, susah memberikan ruang seluas-luasnya kepada kadernya untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain bersama calon pasangannya.

Namun sangat disayangkan ruang dan kesempatan itu tidak bisa dimaksimalkan secara baik. Upaya partai mulai dari pemberian surat tugas dari DPP hingga berlanjut rekomendasi, tetapi semua itu ternyata tidak cukup sebagai bahan penguatan untuk melakukan komunikasi politik untuk berkoalisi dengan partai lain.

Terbukti sampai rapat finalisasi DPP sebelum terbit rekomendasi B1.KWK bapaslon paket Hamzah-Murni tetap tidak bisa memperlihatkan dokumen secara utuh kecukupan koalisi dari partai lain sebagaimana persyaratan KPU Bulukumba minimal bapaslon didukung 20 persen atau minimal delapan kursi di DPRD Bulukumba.

Sementara posisi Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai politik lain, sebab Partai Demokrat tidak cukup untuk mengusung sendiri bakal pasangan calon karena perolehan kursi tidak mencukupi.

"Kita diinternal keluarga Partai Demokrat sangat menyayangkan pada kesempatan ini tidak bisa mengantar kader inti masuk arena kontestasi Pilkada. Untuk Bulukumba, segala upaya sudah dimaksimalkan begitupun dukungan kami berikan kepada kader inti sudah dilakukan, tapi beginilah dinamika politik," katanya.