Kepada pers di Jakarta, Minggu, Ketua DPD KNPI DKI Arif Rahman menjelaskan bahwa rekomendasi itu merupakan hasil kesepakatan silaturahmi nasional ketua-ketua DPD KNPI se-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada Sabtu-Minggu (16/17 Januari 2010).
Terkait dengan rekomendasi itu, ia menambahkan, juga dibentuk Tim 7 DPD KNPI yang akan bertugas menjembatani dua kubu DPP KNPI, yakni kubu Aziz Syamsuddin dan Doli Kurnia, agar KLB tersebut bisa diterima kedua pihak sebagai solusi konflik dualisme kepemimpinan KNPI.
Tim 7 tersebut terdiri dari DPD KNPI DKI, KNPI Aceh, KNPI Jambi, KNPI Kalbar, KNPI Jabar, KNPI Papua dan KNPI Gorontalo.
"Kami akan berupaya melobi kedua kubu agar KLB KNPI itu bisa segera dilaksanakan," ujar Arif.
Selain melobi kedua pihak, Arif menambahkan, tim tersebut juga akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) yang menjadi anggota KNPI.
Dikemukakannya pula bahwa mekanisme KLB itu merupakan pintu islah yang konstitusional menurut aturan main organisasi KNPI.
Dalam silaturahmi nasional tersebut, ketua DPD KNPI se-Indonesia juga mengungkapkan bahwa adanya dualisme kepemimpinan di DPP KNPI telah berdampak besar kepada DPD-DPD KNPI di daerah.
"Bagaimana pun keberadaan KNPI di daerah-daerah itu masih cukup disegani dan punya pengaruh tersendiri," ujar Ketua DPD KNPI Kalbar.
Perseteruan di tingkat pusat kepengurusan KNPI itu juga dinilai telah membawa dampak kepada gerakan pemuda Indonesia yang tadinya berlandaskan idealisme progresif produktif menjadi pragmatisme apatis.
"Sebagian kita sering bermain di lahan yang sempit dan hal itu sering pula membuat gesekan-gesekan sehingga akhirnya timbul perpecahan di tubuh KNPI ini," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
