Anggota DPR: Sukuk Negara percepat pembangunan infrastruktur

Penerbitan Sukuk proyek berkontribusi pada pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mandiri dan mempercepat pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyatakan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara berkontribusi penting bagi pembiayaan proyek infrastruktur sehingga berpotensi mempercepat pembangunan nasional.

"Penerbitan Sukuk proyek berkontribusi pada pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mandiri dan mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, skema penilaian kelayakan atas proyek yang dapat dibiayai sukuk perlu berlandaskan dasar yang kuat, baik dalam bentuk kebijakan maupun petunjuk teknis yang mengatur skema dan tahapan penyeleksian, serta indikator penilaian sesuai ketentuan yang berlaku," kata Puteri dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan, realisasi Semester I APBN TA-2020 mencatat capaian 22,66 persen atau sebesar Rp 5,27 triliun dari total alokasi SBSN pembiayaan proyek di tahun 2020 senilai Rp23,29 triliun. Jumlah tersebut digunakan untuk membiayai 726 proyek yang tersebar di 34 provinsi di 8 kementerian/lembaga.

Untuk itu, politisi dari Fraksi Partai Golkar itu juga mengimbau Bappenas agar dapat segera melengkapi ketentuan yang diperlukan dalam menyempurnakan skema penilaian kelayakan proyek berbasis sukuk.

Hal itu, ujar dia, pasti akan berpengaruh pada optimalisasi penyerapan pembiayaan di tahun 2020, di mana untuk penyerapan semester I-2020 belum mencapai separuh dari target.

Puteri juga mengutarakan harapannya agar penyerapan pembiayaan proyek berbasis sukuk ini dapat turut meningkatkan belanja negara untuk menggenjot perekonomian dan menciptakan trickle-down effect untuk perekonomian di daerah.

Sebagaimana diwartakan, kebijakan terkait arah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah perlu lebih diarahkan kepada pemerataan distribusi pangan Nusantara, terutama mengingat dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan nasional.

"Pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum merata. Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 62,3 persen dari 245 proyek infrastruktur yang direncanakan berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera," kata Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.

Menurut Felippa Ann Amanta, pembangunan infrastruktur harus bisa lebih merata untuk menghubungkan pulau-pulau Indonesia.

Selain itu, ujar dia, infrastruktur logistik pangan seperti fasilitas pendingin dan fasilitas pengolahan juga perlu mendapat perhatian ekstra.

Ia berpendapat bahwa fasilitas logistik pangan yang memadai dapat mengurangi biaya distribusi serta mencegah makanan terbuang sia-sia.

"Pembangunan infrastruktur memang bukan hal yang mudah dan akan memakan biaya, namun banyak opsi pembiayaan bekerjasama dengan pihak swasta yang dapat dipertimbangkan pemerintah," kata Felippa.