"Kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang langsung berpartner untuk menentukan sebesar yang bisa diproduksi pada tahap dua serta masalah tarif," kata Senior Field Relation PT Supreme Energy Muaralaboh Yulnofrins Napilus di Padang Aro, Selasa.
Karena ada pandemi COVID-19, katanya diskusi dengan pemerintah pusat terkait pengembangan panas bumi di Solok Selatan jadi terlambat.
Baca juga: Supreme Energy berkomitmen tingkatkan pemanfaatan panas bumi
Menurutnya kalau tahap dua semakin cepat dilakukan maka kontraktor juga secepatnya masuk sehingga perputaran uang di Solok Selatan juga meningkat.
Untuk diskusi dengan pemerintah pusat, sebutnya sudah mulai dilakukan tetapi kapan selesainya belum bisa dipastikan sebab banyak faktor yang harus dibahas.
Pembahasannya bukan hanya dengan PLN tetapi juga bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Dia menyebutkan PT Supreme Energy sendiri secara teknis dan finansial sudah siap untuk memasuki proses tahap dua.
"Untuk tahap dua rencana akan menghasilkan 70 megawatt," ujarnya.
Baca juga: Supreme Energy resmikan pengoperasian PLTP Muara Laboh 85 MW
Pelaksana tugas Bupati Solok Selatan Abdul Rahman mendorong agar produksi panas bumi tahap oleh PT Supreme Energy segera dimulai.
"Panas bumi oleh PT Supreme Energy di Solok Selatan sudah terbukti tahap pertama itu manfaatnya seperti kepada masyarakat, lapangan kerja dan sekarang ada pemasukan ke PAD," ujarnya,
Selain itu katanya, juga ada keuntungan bagi daerah dan masyarakat dari corporate social responsibility (CSR) serta pengembangan kawasan di sekitarnya.
Oleh sebab iti katanya, Pemerintah daerah berkepentingan untuk mendukung agar investasi Supreme Energy berlanjut ke tahap dua.
Dia menambahkan, kalau ada permasalahan lahan antara PT Supreme Energy dengan masyarakat pemkab setempat juga siap membantu menyelesaikannya.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
