Politik kemarin, RUU MK diparipurnakan hingga Bogor cabut 7 perda

Jakarta (ANTARA) - Terdapat beberapa berita politik kemarin (Senin, 31/8) yang menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca, yakni RUU Mahkamah Konstitusi (MK) dibawa ke Rapat Paripurna DPR hingga pencabutan tujuh peraturan daerah di Bogor

Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

RUU MK dibawa ke Rapat Paripurna

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendapat persetujuan Komisi III DPR RI untuk membawa naskah Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 1 September 2020.

Yasonna, mewakili Presiden Joko Widodo, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam selesainya pembahasan RUU MK tersebut pada pembicaraan tingkat I di Komisi III DPR RI.

Selengkapnya di sini

Wakil Ketua MPR: Lonjakan kasus COVID-19 harus segera direspons

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah segera merespons lonjakan kasus COVID-19 yang beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan, hingga tembus 3.000 positif COVID-19 pada akhir pekan lalu.

"Lonjakan kasus positif COVID-19 ini seharusnya direspons dengan langkah yang segera. Kalau beberapa waktu lalu sejumlah pejabat memperkenalkan mekanisme gas dan rem dalam membatasi pergerakan orang, saya kira saat inilah waktunya pemerintah menginjak rem agar meminimalkan pergerakan orang," kata Lestari yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Selengkapnya di sini

Baleg DPR RI sepakat bahas RUU Kejaksaan dalam panitia kerja

Badan Legislasi DPR RI sepakat membahas secara mendalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) dalam panitia kerja.

Panitia Kerja (Panja) RUU Kejaksaan akan diketuai oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dengan anggota terdiri dari masing-masing fraksi partai politik di Baleg DPR RI.

"Jadi untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara lebih mendalam akan dilakukan dari tingkat panja. Panja akan diketuai pak Supratman," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Nurdin dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Selengkapnya di sini

Panglima TNI Pimpin penyerahan jabatan Kabais TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Marsdya TNI Kisenda Wiranata Kusumah dan Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Keuangan TNI dari Marsma TNI Gladly Mailoa kepada Marsma TNI Danang Hadiwibowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Kabidpenum Puspen TNI Letkol Sus Aidil mengatakan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/666/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Marsdya TNI Kisenda Wiranata Kusumah menjadi Pati Mabes TNI AU dan Marsma TNI Gladly Mailoa menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara (Kadiskuau).

Selengkapnya di sini

Wali Kota Bogor cabut tujuh Perda yang tak relevan lagi

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menilai pencabutan tujuh Peraturan Daerah Kota Bogor karena sudah tidak relevan lagi dengan aturan perundangan di atasnya yang sudah direvisi sekaligus wujud penyederhanaan dari sistem perundang-undangan.

"Dengan dicabutnya tujuh Perda Kota Bogor yang sudah tidak relevan, maka Kota Bogor segera mengusulkan raperda terkait yang lebih relevan dan sejalan dengan aturan perundangan di atasnya yang berlaku saat ini," kata dia, usai rapat paripurna pencabutan tujuh Perda Kota Bogor di Gedung DPRD Bogor, Senin.

Selengkapnya di sini