Jakarta (ANTARA News) - Staf khusus Presiden Andi Arief mengatakan pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) yang meragukan dampak krisis keuangan global 2008, sebagai suatu yang tidak masuk akal.
"Kalau JK meragukan dampak krisis keuangan global 2008 terhadap ekonomi Indonesia, kenapa beliau juga menyetujui kenaikan penjaminan dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar? Bukankah dasar perubahan UU LPS melalui perpu tentang penjaminan itu adalah pertimbangan terjadinya krisis itu sendiri," kata Andi di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, saat bersaksi dalam rapat Pansus Century DPR RI Kamis (14/1), JK mengatakan bahwa situasi ekonomi Indonesia saat itu tidak dalam krisis sehingga seharusnya Bank Century tidak perlu dibantu.
Menurut Andi, pernyataan JK itu sebuah sikap yang sulit dimengerti dengan akal sehat, sama halnya dengan pernyataan beberapa anggota pansus yang menganggap pemerintah saat itu terlalu mendramatisir krisis.
Dijelaskan Andi, berdasarkan kliping berita-berita yang dikumpulkannya, pada saat itu anggota pansus Maruarar Sirait dan Bambang Soesatyo justru lebih ekstrim meminta penjaminan penuh, sementara anggota pansus lain Andi Rahmat meminta pemerintah melakukan hal yang tabu sekalipun seperti berutang, yang penting Indonesia selamat dari krisis.
JK, lanjut Andi juga mengambil peran yang aneh dalam pemeriksaan pansus Kamis (14/1), karena seolah-olah JK adalah seorang pengamat dan bukan orang yang ikut dalam pemerintahan.
"Peran besar Sri Mulyani dan Boediono dalam mengatasi krisis seperti yang tertuang dalam perpu, serta kemampuan otoritas fiskal dan moneter dalam menangani krisis dan memitigasi krisis diartikan terbalik oleh pak JK sebagai situasi tidak ada krisis," katanya.
Mengenai pernyataan JK yang tidak mengetahui kondisi Bank Century pada saat itu juga diragukan Andi, karena pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta langsung pada JK untuk meredakan isu adanya `rush` akibat gagal kliringnya Bank Century.
"Di sejumlah berita media, disebutkan bahwa melalui percakapan telpon pukul 21.00 waktu Tokyo 14 Nopember Kamis malam, SBY meminta JK dan Gubernur BI Boediono untuk menjelaskan isu `rush` perbankan yang sangat tidak beralasan," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
