Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan satu dari enam partai politik yang berkoalisi untuk mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Setahu saya Partai Golkar termasuk yang menandatangani kontrak koalisi. Jadi kalau ada anggota Fraksi Golkar yang merasa partainya tidak menjadi bagian dari koalisi itu urusan internal Golkar sendiri," kata Anas di Jakarta, Jumat.
Anas menjelaskan hal itu menanggapi pernyataan anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Bambang Soesatyo yang menyatakan partainya tidak pernah berkoalisi dengan pemerintahan Yudhoyono, sementara keberadaan sejumlah kader partai berlambang beringin itu di kabinet hanya sebatas kerja sama pribadi.
Dijelaskan Anas, kerjasama dalam kerangka koalisi tidak didasarkan pada pernyataan orang per orang, karena koalisi adalah sikap resmi partai dan ditandatangani secara tertulis.
"Kami menyarankan agar yang bersangkutan diberi pengertian dan pemahaman," tambah Anas.
Koalisi parpol pendukung pemerintahan Yudhoyono yang kontrak politiknya ditandatangani sebelum pemilihan menteri kabinet adalah Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP dan Partai Golkar.
Sebelumnya Bambang Soesatyo mengatakan tidak pernah ada penandatanganan kontrak tertulis antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat ataupun dengan Presiden Yudhoyono.
"Sejak awal Partai Golkar tidak pernah menggalang koalisi dengan Partai Demokrat atau pemerintah," ujar Wakil Bendahara DPP PG itu.
Lebih lanjut dikemukakannya bahwa Partai Golkar memang menjalin kerja sama dengan pemerintahan Yudhoyono. Namun hal tersebut bukan berarti Partai Golkar otomatis masuk dalam gerbong besar koalisi pendukung pemerintahan.
"Saya tegaskan di sini bahwa Golkar bukan bagian dari koalisi pemerintahan," katanya.
Golkar, katanya lagi, hanya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk hal-hal yang memberikan manfaat besar bagi rakyat dan di luar itu tidak ada kerja sama, apalagi jika koalisi itu kemudian diarahkan untuk mengganjal pengusutan skandal Bank Century.
Ditanya mengenai keberadaan sejumlah kader partai itu yang duduk di kabinet, seperti Agung Laksono dan Fadel Muhammad, Bambang menegaskan bahwa keberadaan mereka hanya kerja sama antarpribadi saja dan bukan atas nama partai secara resmi.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
