"Sejak awal Partai Golkar tidak pernah menggalang koalisi dengan Partai Demokrat atau pemerintah," ujar Wakil Bendahara DPP PG yang juga anggota FPG DPR itu saat jumpa pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Jumat.
Menurut dia, untuk menjalin koalisi mendukung pemerintahan itu harus ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh jajaran pimpinan partai masing-masing.
Sementara untuk Partai Golkar, ia menegaskan, tidak pernah ada penandatanganan kontrak koalisi dimaksud.
Lebih lanjut dikemukakannya bahwa Partai Golkar memang menjalin kerja sama dengan pemerintahan Yudhoyono. Namun hal tersebut bukan berarti Partai Golkar otomatis masuk dalam gerbong besar koalisi pendukung pemerintahan.
"Saya tegaskan di sini bahwa Golkar bukan bagian dari koalisi pemerintahan," katanya.
Golkar, katanya lagi, hanya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk hal-hal yang memberikan manfaat besar bagi rakyat dan di luar itu tidak ada kerja sama, apalagi jika koalisi itu kemudian diarahkan untuk mengganjal pengusutan skandal Bank Century.
Ditanya mengenai keberadaan sejumlah kader partai itu yang duduk di kabinet, seperti Agung Laksono dan Fadel Muhammad, Bambang menegaskan bahwa keberadaan mereka hanya kerja sama antarpribadi saja dan bukan atas nama partai secara resmi.
Pada bagian lain, Bambang mengatakan bahwa partainya juga merasa terganggu dengan tingkah polah segelintir anggota panitia angket dari partai pendukung pemerintah yang tidak mengindahkan etika saat mendengarkan kesaksian mantan Wapres yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. (*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
