Dalam pidatonya pada acara peresmian program-program strategis pertanahan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat di Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat, Presiden mengatakan pembangunan proyek infrastruktur demi kepentingan masyarakat luas tidak boleh terhambat karena ada segelintir warga yang menginginkan biaya ganti rugi demikian tinggi sehingga tidak masuk akal untuk dibayar oleh pemerintah.
Akibatnya, lanjut dia, proyek infratsruktur pemerintah menjadi sama sekali tidak berjalan.
Namun, Presiden juga mengingatkan agar ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus berada pada kisaran harga yang pantas dan tidak merugikan.
"Kadang-kadang ada proyek infrastruktur yang terhenti, macet, misalnya jalan tol, fasilitas-fasilitas umum, akibat ada satu atau dua jengkal tanah yang tidak bisa diselesaikan. Akhirnya proyek infrastruktur untuk kepentingan umum itu terhenti, terhambat, tidak bisa dilanjutkan, dan akhirnya rugikan kita semua," tuturnya.
Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat agar tidak melibatkan dan tidak mau diperdaya oleh calo tanah.
"Calo tanah seolah-olah menolong rakyat, tidak. Dia menolong dirinya sendiri. Kalau ada proyek macet, kalau ada calo gentayangan, rakyat rugi, negara rugi. Calo-calo menumpuk rejeki berlebihan. Jangan tergoda, jangan mudah diperdaya oleh calo-calo tanah," ujarnya.
Presiden dalam pidatonya juga mengatakan saat ini masih sering terjadi konflik atau sengketa kepemilikan tanah.
"Saya dengar keluhan dari masyarakat sulitnya mendapatkan sertifikat tanah. Itu saya mendengar dari penuturan seluruh tanah air," ujarnya.
Kepala Negara meminta BPN untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Ia juga memerintahkan percepatan legalisasi lahan, baik lahan milik masyarakat maupun milik pemerintah.
Peresmian program-program strategis untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat ditandai oleh peluncuran layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) berupa kapal motor untuk melayani masyarakat Kepulauan Seribu.
Presiden menginginkan program Larasita yang menggabungkan teknologi informasi dan pelayanan bergerak petugas BPN itu dapat menjangkau 100 persen masyarakat Indonesia. Saat ini, Larasita masih menjangkau 60 persen wilayah Indonesia.
Pada acara tersebut, BPN menyerahkan 1.533.277 sertifikat dari kegiatan legalisasi tanah masyarakat. Pada acara itu, Presiden secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada petani, nelayan, dan pemulung.
Ratusan warga dari berbagai kelurahan di Jakarta diundang oleh BPN untuk mengambil sertifikat mereka di acara tersebut. Ratusan warga itu dikoordinir dan diberangkatkan menggunakan bus ke acara tersebut.
Salah seorang warga asal Bintaro mengaku ia mendapatkan informasi dari BPN bahwa sertifikatnya hanya bisa diambil di acara tersebut. Para warga dibekali uang Rp70 ribu untuk menghadiri acara BPN itu.(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
