Waketum KNPI harapkan pemerintah permudah investasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Kristan mengharapkan pemerintah segera mempermudah investasi agar mampu bersaing dengan negara lain.

"Di tengah melemahnya ekonomi dunia saat ini, penting bagi pemerintah membuat iklim investasi yang lebih menarik mengingat sejumlah negara tengah berlomba-lomba menarik investasi, seperti untuk kawasan Asia kita harus berkompetisi dengan Vietnam," kata Kristan dalam keterangan tertulis, Minggu.

Kristan mengingatkan sejumlah negara lebih senang menanamkan investasi di Vietnam salah satunya ketersediaan tenaga kerja padahal untuk urusan kualitas dan kompetensi kualitas tenaga kerja di Indonesia jauh lebih baik dibanding negara tersebut.

Menurut Kristan, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah dan DPR RI salah satunya terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. "Memang masih ada pihak yang menentang kehadiran kebijakan itu, namun di tengah kondisi saat ini memberikan masukan menjadi pilihan bijak ketimbang menghentikan sama sekali," katanya.

Kristan melihat birokrasi dan izin usaha dan berinvestasi di Indonesia masih rumit. Ketika seorang pengusaha mengajukan izin untuk kegiatan usaha, ia harus menghadapi beberapa elemen birokrasi yang rumit dan lama.

Inilah alasan kenapa para investor luar negeri lebih suka berinvestasi dan membuka lapangan kerja ke Vietnam dan negara Asia Tenggara lainnya. Padahal, menurut Kristan, kebutuhan Indonesia pada penciptaan lapangan kerja sangat besar, baik saat ini ataupun di masa mendatang.

"Kita butuh solusi untuk menjawab tantangan banyaknya pengangguran. Apalagi, dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi," katanya.

RUU Cipta Kerja seharusnya dapat menjawab itu dengan menghadirkan kemudahan aturan dan birokrasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti investasi dan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Investasi dan UMKM yang banyak dan produktif, akan menciptakan lapangan kerja yang luas,” katanya.

Kristan yang juga aktivitasnya kerap bersinggungan dengan para pelaku UMKM, menyoroti poin-poin dalam RUU Cipta Kerja yang mendorong pemberdayaan UMKM.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja membuat terobosan besar dan penting dalam pemberdayaan UMKM.

“Banyak teman-teman pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya kesulitan untuk pengajuan modal di bank, karena harus ada persyaratan agunan dan sebagainya,” ungkap Kristan.

Padahal dengan kemudahan memulai izin usaha dan akses pada permodalan dan pemberdayaan, jumlah wirausahawan dan produktivitasnya akan meningkatbsehingga lapangan kerja baru tercipta secara lebih luas.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp402,6 triliun pada semester I 2020. Realisasi yang terjadi di tengah penyebaran virus corona itu mencapai 49,3 persen dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp817,2 triliun.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah investasi pada semester I 2020 naik tipis 1,8 persen dibandingkan dengan posisi semester I 2019 yang sebesar Rp395,6 triliun.
Baca juga: Memulihkan perekonomian dengan kemudahan berinvestasi