DPRD: SPP Sekolah Harus Dikurangi Rp50 Ribu

Jakarta (ANTARA News) - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar Dinas Pendidikan DKI mengurangi iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah sebesar Rp50 ribu karena kenaikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp50 ribu pada APBD 2010.

"Tahun lalu ada subsidi Rp25 ribu jadi sekolah harus mengurangi iuran Rp25 ribu. Sekarang ada subsidi tambahan Rp50 ribu, berarti sekolah harus mengurangi SPP Rp 50 ribu," ujar Wakil Ketua Komisi E Igo Ilham di Jakarta, Kamis.

Kenaikan anggaran BOP tahun anggaran 2010 adalah tiga kali lipat dari 2009 yakni sebesar Rp75 ribu dari sebelumnya Rp25 ribu.

Igo menyebut jika tidak dilakukan pengurangan iuran SPP maka masyarakat bisa memprotes ke sekolah yang bersangkutan dan melaporkannya ke Dewan.

"Jika ada sekolah yang memberlakukan SPP sama dengan tahun lalu, Dewan hanya mentoleransi untuk bulan Januari, selanjutnya toleransi tidak akan diberikan. Setiap pelanggaran akan diusut tuntas," ujar Igo.

Gubernur DKI Fauzi Bowo diminta untuk segera merealisasikan permintaan tersebut bagi seluruh sekolah di Jakarta.

Penetapan BOP sebesar Rp75 ribu per siswa perbulan itu merupakan rekomendasi dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang mengembalikan usulan awal dari Pemprov DKI.

Selain mengembalikan anggaran BOP, Depdagri juga mengembalikan anggaran Bantuan Operasional Buku (BOB) sebesar Rp42 miliar yang tadinya dicoret DPRD.

Mengenai BOB, Igo menekankan agar tidak terjadi duplikasi dengan anggaran untuk buku dalam pos BOP. "Jika terjadi duplikasi anggaran, bisa masuk kategori pelanggaran," katanya.

Sekolah diingatkan untuk tidak lagi boleh menarik uang iuran untuk buku, termasuk lembar kerja siswa (LKS) dan meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan penyisiran dan memberi peringatan jika terjadi pelanggaran.

"Makanya anggaran buku itu juga harus diperjelas. Kalau buku, buku apa. Kalau LKS ya harus disebut LKS.Harus jelas," tegasnya.

Sementara itu, aksi demo terkait anggaran untuk pendidikan itu kembali terjadi di depan gedung DPRD DKI, Kamis dimana sekitar 50 orang orangtua murid dan pelajar SMA yang tergabung dalam Komite Rakyat Peduli Pendidikan (KORLAP) menilai Komisi E tidak serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di DKI.

Koordinator aksi Aswan Ghazali mempertanyakan komitmen Komisi E yang begitu mudah mengeluarkan kebijakan penghapusan BOP dan pemangkasan BOP yang sempat dilakukan.

"Kami menilai Komisi E tidak serius dalam menangani pendidikan di Jakarta dan kami curiga kebijakan tersebut terjadi dikarenakan ada permainan anggaran dalam komisi E," kata Aswan.(*)