MPR: Tiap tahapan Pilkada harus terapkan protokol kesehatan

pilkada yang digelar di tengah pandemi perlu kajian lebih komprehensif untuk dapat memastikan pelaksanaannya pada 9 Desember.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid atau Gus Jazil meminta setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan harus disediakan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar yang ada.

"Tidak hanya itu, calon kepala daerah dan tim sukses, tidak hanya berkampanye atas program-programnya namun juga terus mengingatkan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan kehidupan yang sehat," kata Gus Jazil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Simulasi pemungutan pilkada, Bawaslu: masih ditemukan masalah prosedur

Hal itu dikatakannya terkait tren penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat menjelang dimulainya tahapan lanjutan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jazilul mengatakan calon kepala daerah juga harus mendorong kepada masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan sehingga semuanya tetap sehat hingga setelah pelaksanaan Pilkada dan seterusnya.

Dia mengatakan pekan depan tahapan Pilkada sudah mulai masuk pada tahap pendaftaran calon kepala daerah, dirinya gembira proses demokratisasi berjalan di daerah mulai dari kabupaten, kota, hingga provinsi.

Baca juga: KPU Gresik libatkan satgas COVID-19 pantau pendaftaran kepala daerah

Namun politisi PKB itu khawatir dengan semakin tingginya angka penularan COVID-19, seperti munculnya klaster baru, misalnya di Bekasi, Jawa Barat, pada 27 Agustus 2020, muncul klaster baru Covid-19 di Kawasan Industri Cikarang, yaitu 71 karyawan salah satu industri otomotif positif COVID-19.

"Akibat yang demikian di beberapa kota dan daerah melakukan kembali pengetatan aktivitas masyarakat, di Jakarta, PSBB transisi diperpanjang , di Kota Bogor, Jawa Barat, diberlakukan jam malam. Apa yang terjadi itu sebagai sesuatu yang mengancam kesehatan masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, apabila penularan COVID-19 masih tinggi, dirinya khawatir pada perkembangan hari-hari berikutnya, yaitu pada pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember, penularannya belum turun.

Baca juga: Pilkada 2020 di bawah bayang-bayang Corona

Karena itu dia menilai pilkada yang digelar di tengah pandemi perlu kajian lebih komprehensif untuk dapat memastikan pelaksanaannya pada 9 Desember.

Gus Jazil mengatakan dalam suasana yang normal, sejak proses pendaftaran calon kepala daerah, sudah terjadi keramaian dan kerumunan massa yang jumlahnya hingga ratusan orang.

"Saat calon yang diusung dan didaftarkan ke KPUD, tim sukses sudah menggelar keramaian seperti karnaval dan iring-iringan budaya daerah dan musik," katanya.

Menurut dia, apabila hal tersebut dilakukan dalam suasana pandemi, dikhawatirkan klaster baru COVID-19 akan muncul.