tahun ini APBN itu berubah dua kaliJakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatakan efektivitas upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19 memerlukan dukungan dari semua pihak sehingga pandemi tersebut dapat cepat diatasi.
"Pemerintah sangat struggle di sini, dan mohon dukungan dari semua pihak supaya bisa efektif," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam Bincang Nasional: Menakar Keberhasilan Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional.
Ia mengatakan bahwa dirinya juga sepakat bahwa penanganan COVID-19 perlu dipercepat guna menyelamatkan lebih banyak orang dari bahaya COVID-19 dan mempercepat juga pemulihan ekonomi.
Namun demikian, yang terpenting dalam upaya tersebut adalah bagaimana penanganan tersebut dilakukan dengan tepat sasaran dan tetap guna.
"Jadi, perlu kecepatan itu betul. Nah, ini yang perlu dukungan dari semua pihak. Tapi cepat tidak tepat juga tidak baik. Maka perlu dimonitor betul-betul," katanya.
Baca juga: Beda jumlah kasus COVID-19 DKI dan nasional terkait pemotongan data
Baca juga: Satgas tekankan pentingnya peran pemuda dalam penanganan pandemi
Ia mengatakan masalah yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 adalah pada masalah pengadaan.
"Kenapa? Karena tahun ini APBN itu berubah dua kali. Berubah dua kali itu bagi birokrasi sangat challenging. Nah, ini menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan dengan asistensi menjadi lebih cepat," katanya.
Ia mengatakan upaya pemulihan ekonomi tidak akan efektif jika tidak ada dukungan dalam penanganan kesehatan. Untuk itu, sangat penting untuk dipahami bahwa penanganan kesehatan perlu ditangani terlebih dahulu hingga efektif sehingga upaya pemulihan ekonomi juga dapat diakselerasi.
"Karena banyak sektor tidak bisa dibuka, termasuk kelas menengah atas tidak berani berkonsumsi karena takut dengan COVID-19. Ini yang perlu dijamin, perlu dijaga," katanya.
Baca juga: Satgas COVID-19 pastikan pengembangan vaksin dilakukan secara optimal
Baca juga: Satgas COVID-19: Pejabat publik harus konsisten gunakan masker
Untuk itu, ia mensyukuri setiap upaya percepatan yang sudah dicapai seiring dengan efektivitas birokrasi yang dapat dilakukan dari rumah selama masa pandemi.
Ia mengatakan dalam upaya mempercepat penanganan tersebut, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran dana Rp30,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2021 untuk infrastruktur digital, baik untuk layanan publik maupun pendidikan dan kesehatan.
"Lalu reformasi kesehatan yang sangat lemah, itu juga akan diperkuat di 2021," kata Yustinus.
Baca juga: Dukung pemulihan ekonomi, Pegadaian bebaskan bunga 1,9 juta nasabah
Baca juga: Kemensos optimistis penyaluran bansos dorong pemulihan ekonomi
Pewarta: Katriana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
