Penetrasi internet mencapai 64 persen yang menandakan 171,9 juta jiwa dari 268,6 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet.

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya dan Universitas Terbuka menandatangani nota kesepahaman kerjasama (MoU) untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI, Jumat.

Menurut Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, pembangunan wawasan kebangsaan tidak lahir secara alamiah, tetapi proses berkesinambungan yang harus ditanam, dijaga, dan dirawat agar terus tumbuh dan berkembang.

Ia mengatakan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra penting MPR RI dalam berjuang membangun sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga cerdas secara wawasan kebangsaan.

Baca juga: Wali Kota Risma tanggapi namanya masuk 10 besar calon Presiden RI

"Atas dasar itulah, MPR RI dan Universitas Terbuka menandatangani nota kesepahaman kerjasama (MoU) untuk menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI," kata Bamsoet usai penandatanganan MoU sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada jajaran civitas academica Universitas Terbuka dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta.

Bamsoet menegaskan bahwa tantangan terbesar bangsa Indonesia bukan sebatas membangun konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga membangun konektivitas dalam ikatan kebangsaan.

"Setidaknya ada tiga prioritas yang dapat dijadikan fokus perhatian, antara lain implementasi pemerataan pembangunan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan wawasan kebangsaan," katanya.

Kehadiran Universitas Terbuka yang menawarkan platform pendidikan jarak jauh, menurut dia, sangat relevan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut dia, didukung penetrasi internet mencapai 64 persen yang menandakan 171,9 juta jiwa dari 268,6 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet, memudahkan penerapan sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berbasis daring.

"Kita tidak ingin berbagai persoalan menyangkut rendahnya kualitas SDM sebagaimana yang terjadi pada tahun lalu terulang kembali pada tahun mendatang," katanya.

Baca juga: Kuota internet gratis, Bamsoet: Data kembali nomor ponsel siswa-guru

Dalam survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2019, misalnya, menempatkan kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara.

Selain itu, menurut dia, data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat setiap tahun terdapat 1,8 juta dari total 3,7 juta lulusan pendidikan tingkat menengah yang terpaksa bekerja, tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud sehingga menjadi beban bagi terwujudnya konektivitas kebangsaan yang kuat.

Hal itu, menurut dia, terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, mayoritas kontribusi terhadap produk domestik bruto sekitar 80,32 persen masih berasal dari kawasan barat, yaitu Jawa sekitar 59 persen dan Sumatera sekitar 21,3 persen.

"Ini menandakan selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga perlu menggalakkan kebijakan pendukung lainnya, seperti reforma agraria dan penciptaan lapangan kerja melalui UMKM," katanya.

Menurut dia, kampus juga tidak boleh ketinggalan dalam menempa jiwa kewirausahaan para peserta didiknya.

Jika lulus nanti, tidak semata menjadi tenaga kerja yang andal, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan.

Baca juga: Kasus COVID-19 meningkat, Bamsoet minta evaluasi PSBB dan normal baru

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojay Darojat, Wakil Rektor IV Dr. Liestyodono Bawono Irianto, Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Sofjan Aripin, Dosen Universitas Terbuka Sjaiful Mifdar, dan Kepala Pusat Keilmuan Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020