MPR dorong geser orientasi pembangunan ke perspektif negara kepulauan

Bisa dilihat nanti dari anggaran, cara kerja, belum berorientasi laut

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mendorong Pemerintah untuk terus menggeser orientasi pembangunan perspektif daratan menjadi pembangunan perspektif negara kepulauan.

Jazilul menambahkan, pergeseran perspektif itu telah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Terus terang, yang melahirkan Kementerian Kelautan waktu itu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gus Dur, yang menggeser orientasi darat ke laut. Tapi itu baru menggeser pandangan, sedangkan sikap belum," kata Jazilul dalam diskusi daring yang digelar Forum Wartawan Parlemen, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Namun, menurut Jazilul, kinerja Kementerian Kelautan itu (yang kini berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan) masih perlu dikoreksi. Sebab, kata Jazilul, berdasarkan pemaparan Penasihat Menteri KKP Edhy Prabowo, Rokhmin Dahuri, potensi laut kita baru terkelola sebesar 20 persen.

"Diskusi terakhir saya dengan Kementerian Kelautan (dan Perikanan), waktu itu ada Pak Menteri. Ada yang lain, di antaranya Penasihat KKP, Bapak Rokhmin. Ia saat itu menyampaikan bahwa potensi laut kita, potensi maritim kita, itu baru terkelola 20 persen," kata Jazilul.

Pernyataan penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset Menteri KKP itu, menurut Jazilul, menunjukkan bahwa konsep pembangunan belum berorientasi ke laut.

"Bisa dilihat nanti dari anggaran, cara kerja, belum berorientasi laut," kata Jazilul.

Menurut Jazilul, hal itu bukan saja karena regulasi berubah-ubah. Menurutnya, regulasi kelautan semestinya juga perlu konsistensi.

Tetapi yang lebih penting lagi adalah pembangunan sumber daya, baik teknologi maupun infrastruktur pemberdayaan masyarakat yang menempati pesisir dan pulau-pulau.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf mengatakan memang benar ada persoalan dialami penghuni pulau Indonesia dalam segi sarana prasarana infrastruktur,

"Ada beberapa, sekolah-sekolah banyak belum ada. Air bersih juga, telekomunikasi sangat sulit. Seharusnya bisa merdeka, kalau bahasanya, menurut saya," kata Yusuf.
Baca juga: Menteri Edhy berkomitmen terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan

Yusuf mengatakan, menurut Jazilul, pembangunan belum bergeser pada perspektif negara kepulauan, itu mungkin karena total luas seluruh pulau-pulau kecil (yang luasnya di bawah 100 km persegi) hanya 1 persen dari luas daratan Indonesia.

"Luasnya hanya 1 persen dari luas daratan, berpikirnya masih ke daratan besar. Yang 1 persen dianggap kecil. Padahal sebagian penduduk kita ada di situ," kata Yusuf.

Jika ditanya kepada camat-camat yang mengurus pulau-pulau kecil, apakah mereka pernah berkunjung ke sana. Menurut Yusuf, camat akan menjawab, uang saya enggak ada, sebab anggaran untuk mengurus pulau itu pun disamakan dengan anggaran mengurus daratan.

Padahal seharusnya, anggaran dalam mengurus laut dan pulau-pulau itu tidak bisa disamakan dengan anggaran mengurus daratan, sebab mengelilingi daratan cukup memakai mobil. Lautan tidak bisa. Harga mobil belum tentu sama dengan harga kapal. Belum lagi bahan bakarnya.

"Uangnya dianggap sama kayak uang daratan, yang naik mobil. Padahal kan enggak bisa pak. Untuk keliling pulau itu saja, menghabiskan bahan bakar yang sangat tinggi. Ya itulah keberpihakan pemerintah. Harusnya dibedakan antara kabupaten kepulauan, dengan kabupaten daratan," kata Yusuf pula.
Baca juga: Menteri Edhy Prabowo minta pemda aktif kembangkan sektor perikanan