Ikhwal Pangkalan Militer, AS Desak Jepang

Honolulu,(ANTARA News) - Amerika Serikat, Selasa, mendesak Jepang agar mentaati komitmennya untuk memindahkan sebuah pangkalan militer AS di pulau Okinawa tetapi kedua negara berikrar pertikaian itu tidak akan merusak aliansi keamanan dalam menghadapi kekuatan China.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan ia telah meminta Menlu Jepang Katsuya Okada mentaati satu perjanjian untuk memindahkan pangkalan udara dari Futenma, yang menampung sekitar 4.000 Marinir di kota Ginowan, yang padat, sebagaimana dikutip dari Reuters.

"Kami meminta sahabat-sahabat dan sekutu Jepang kami mentaati komitmen mereka, termasuk soal Futenma," kata Hillary dalam jumpa wartawan setelah kedua Menlu itu bertemu, dan menegaskan komitmen mereka pada perjanjian keamanan yang sudah berusia 50 tahun itu.

"Ini adalah satu masalah yang kami anggap sebagai sangat penting," kata Hillary. "Tetapi kami juga membahas sangat banyak aspek tantangan global yang kami hadapi dan kami akan terus melakukan itu."

Seorang pejabat senior pemerintah kemudian mengatakan pihak AS cukup lega dengan pertemuan itu, tetapi ia menyatakan bahwa tidak ada usul-usul baru Jepang diajukan.

"Kami mengakui bahwa ini tidak akan dapat dilakukan dalam dua hari tetapi mungkin dua bulan," kata pejabat yang berbicara tapi tak ingin namanya ditulis.

Perundingan itu terjadi pada awal kunjungan sembilan hari Hillary ke kawasan itu, bagian dari usaha meningkatkan pendekatan Washington dengan mitra-mitra Pasifiknya saat pengaruh China meningkat.

Dalam satu pidato belakangan di Hawaii, Hillary menyatakan pemerintah Obama ingin sekali ikut serta dalam institusi regional seperti Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), dan mengatakan bahwa setelah kadang-kadang kepentingan AS menghangat di bawah mantan presiden George W.Bush.

Okada menegaskan janji Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama untuk menyelesaikan masalah Futenma pada Mei dan mengatakan Tokyo tetap berkomitmen pada perjanjian keamanan luas AS-Jepang.

"Jika apa yang perdana menteri dan Menlu itu katakan tidak dapat dilaksanakan, itu suatu hal yang bisa dalam satu masyarakat manusia, mereka akan kehilangan kepercayaan. Saya akan berusaha mengenai persoalan ini bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi," katanya dalam jumpa wartawan Jepang.

Tetapi masalah pangkalan Futenma muncul sebagai sesuatu yang mengganggu, dan pemerintah Partai Demokrat (DPJ), pimpinan Hatoyama, mengambil garis yang lebih independen dan membatalkan satu perjanjian sebelumnya untuk memindahkan pangkalan itu di bagian yang tidak padat pulau Okinawa.

Hatoyama menghadapi tekanan dalam negeri untuk membawa hubungan AS kembali ke jalurnya, dengan jajak pendapat media menunjukkan banyak pemilih khawatir tentang penanganannya mengenai hubungan itu, menjelang pemilihan majelis tinggi yang diperkirakan akan diselenggarakan Juli.

Penduduk Okinawa, 1.600Km selatan Tokyo, yang menampung sekitar separuh dari 47.000 personil militer AS di Jepang, telah lama mengeluhkan apa yang mereka anggap sebagai beban tidak adil dalam mempertahankan aliansi keamanan AS-Jepang itu.

Pertengkaran menyangkut di mana instalasi pengganti pangkalan Futenma itu akan ditempatkan di tengah persoalan mendalam tentang bagaimana kekuatan ekonomii dan militer China, yang meningkat akan mempengaruhi aliansi itu.

Pejabat senior AS mengatakan para pemimpin DPJ yang berikrar membangun hubungan yang lebih setara dengan AS dalam kemenangan pemilu mereka tahun lalu, masih "berusaha membiasakan diri" dengan aliansi AS itu.

Hillary mengatakan rencana tahun 2006, yang termasuk pemindahan sekitar 8.000 Marinir ke wilayah Guam, AS, dari Okinawa pada tahun 2014 tetap merupakan strategi terbaik.

"Sikap kami tetap seperti itu, sehubungan dengan pengaturan keamanan yang diperlukan untuk melindungi Jepang di Okinawa dan membatasi dampak pangkalan-pangkalan itu pada masyarakat lokal khususnya di Okinawa, bahwa penyusunan peta jalan merupakan jalan ke depan yang paling baik," katanya.(*)