"Standar kelulusan antara kota dan desa itu beda karena itu saya tak setuju kalau ujian untuk siswa di kota dan desa diseragamkan," katanya di Surabaya, Selasa.
Ia mengemukakan hal itu di sela-sela pencanangan gerakan infaq untuk Muktamar Mandiri dan Satu Abad Muhammadiyah di SD Muhammadiyah 4, Pucang, Surabaya.
Didampingi Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya Syaifuddin Zaini, ia mengatakan kelemahan sistem UN adalah penyeragaman standar kelulusan.
"Semestinya, standar kelulusan di kota besar dan kota kecil tidak sama, karena itu perlu ada modifikasi yang lebih relevan untuk UN," katanya.
Dalam kesempatan itu, Din menyarankan perguruan tinggi seharusnya memiliki otonomi untuk menyeleksi calon mahasiswa sendiri.
"Jadi, standar seleksi masuk perguruan tinggi itu jangan diseragamkan," katanya.
Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Prof Syafiq Mughni menyatakan UN memang tidak menggunakan prinsip pendidikan yang baik.
"UN itu menganggap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang sama, padahal ada saja siswa yang misalnya lemah di matematika, tetapi berpotensi di bidang lain," kata Syafiq yang selalu mendapat nilai di bawah lima untuk matematika tapi kini guru besar.
Kendati terpaksa, kata Syafiq yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu, perguruan Muhammadiyah tetap mengikuti UN.
"Padahal, pelaksanaan UN kacau, tapi hasilnya dianggap serius. Jadi, logika UN itu tidak kena," katanya.
Apalagi, jadwal UN saat ini dimajukan, sehingga ujian sekolah harus diselenggarakan lebih awal.
Di SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Din mencanangkan gerakan infaq Rp2.000,00 untuk membiayai Muktamar Muhammadiyah secara mandiri. Dari perwakilan siswa dan guru SD Muhammadiyah se-Surabaya akhirnya terkumpul Rp20,5 juta.
"Gerakan infaq itu, saya harap berlangsung sampai muktamar dan diikuti daerah-daerah lain," kata Din yang juga melakukan pemancangan tiang pertama gedung SD Muhammadiyah 4 Surabaya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
