"Untuk mikro kami inginnya tunggal dan tidak ada bank lain. Kami akan protect melalui teknologi kami, melalui IT kami, sehingga kami tidak mau ada yang lain karena kalau ada yang lain bisa `double financing` karena tidak termonitor oleh BI," ujarnya di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, KUR mikro tidak menggunakan Sistem Informasi Debitur (SID) yang berpotensi menyebabkan "double financing" jika ada beberapa bank yang menjadi penyalur KUR mikro ini.
Sofyan juga menambahkan, untuk itu BRI akan tetap memberikan KUR kepada pengusaha kecil walau NPL (kredit yang bermasalah) KUR pada 2009 mencapai 5,7 persen.
"Memang betul ketentuan BI NPL 5 persen, namun itu bagi usaha yang sudah layak, pertanyaannya apakah KUR diberikan bagi usaha yang sudah layak. Dan walaupun berisiko tinggi apa KUR tidak diberikan karena NPL-nya tinggi," ujarnya.
Ia mengatakan setuju dengan ketentuan BI NPL sebesar 5 persen, namun pemberian KUR harus terus dilakukan karena dapat berpotensi mengurangi ketergantungan pengusaha kecil berhutang kepada lintah darat.
"Pengusaha mikro punya risiko lebih tinggi tapi apa mereka tidak layak kita kasih KUR dan kita ingin membantu usaha mikro. Kami tidak boleh berhenti karena yang bermasalah lebih dari 5 persen, karena kalau tidak, ada 95 persen yang bagus tapi tidak bisa diberi," ujarnya.
Saat ini, Sofyan juga menyatakan "outstanding loan" KUR BRI pada 2009 sebesar Rp13-14 triliun dan target pada 2010 sebesar Rp8-9 triliun.
"Target 2010 outstanding loan KUR-nya Rp 8-9 triliun karena dibagi-bagi, bank-nya lebih banyak," ujarnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
