Pemerintah Percepat Perubahan APBN 2010

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengajukan perubahan APBN 2010 kepada DPR untuk menyesuaikan sejumlah asumsi makro ekonomi yang berubah signifikan dengan tujuan menjaga efektifitas seluruh prioritas kerja kabinet.

"Kondisi ekonomi secara makro mengalami perubahan signifikan sejak APBN 2010 disahkan. Ini untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas APBN terutama untuk harga minyak dan nilai tukar, sehingga nampaknya kita perlu melakukan perubahan yang bisa mencerminkan situasi yang sebenarnya," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa.

Percepatan perubahan itu juga untuk memperlancar kerja kabinet yang selama ini selalu terkendala perubahan APBN yang biasanya baru dilakukan setelah semester pertama tahun berjalan.

"Jadi ini untuk efektifitas seluruh prioritas kerja kabinet Indonesia Bersatu kedua agar tidak terkendala masalah anggaran. Selain itu spirit APBN 2010 dari segi undang-undangnya memberikan keleluasaan itu," katanya.

Menkeu menjelaskan, proses pembahasan perubahan APBN 2010 akan segera dilakukan setelah pihaknya menyelesaikan sejumlah perubahan postur APBN untuk kemudian dikomunikasikan dengan DPR.

"Proses dengan DPR akan dilakukan secepatnya, setelah finalisasi dari beberapa postur ini kita akan komunikasikan dengan dewan, kemudian susun proses legal dan politiknya yaitu komunikasi dengan dewan," katanya.

Beberapa asumsi makro ekonomi APBN 2010 yang akan diubah antara lain harga minyak yang sebelumnya ditetapkan 65 dolar AS per barel diubah menjadi 80 dolar AS per barel, dan nilai tukar rupiah diubah dari Rp10.000 per dolar AS menjadi Rp9.500 per dolar AS.

Sementara inflasi yang semula ditetapkan 5 persen, diubah menjadi 5,5 persen dan asumsi SBI tiga bulan dari 6,5 persen menjadi 6,8 persen.

Dengan perubahan asumsi-asumsi itu, anggaran untuk subsidi energi seperti BBM meningkat Rp28,1 triliun dari Rp68 triliun menjadi Rp96,1 triliun, sementara subsidi untuk listrik naik Rp15,4 triliun dari Rp37,8 triliun menjadi Rp53,2 triliun.

Begitu pula untuk subsidi beras dan pupuk yang sebelumnya hanya Rp51,3 triliun naik menjadi Rp59,5 triliun.

Perubahan APBN 2010 juga akan diprioritaskan untuk mengatasi masalah listrik seperti pinjaman untuk membeli travo kepada PLN, perbaikan rutan dan lapas, pengiriman atlet Sea Games, perbaikan sistem administrasi kependudukan dan tambahan tunjangan prajurit TNI di wilayah terluar dan perbatasan.

"Untuk infrastruktur akan diberikan tambahan anggran untuk pembelian tanah untuk percepat pembangunan jalan tol," katanya.

Dengan perubahan asumsi makro ekonomi ini, maka belanja dan pendapatan di APBN 2010 berubah dengan defisit yang meningkat dari Rp98 triliun atau 1,8 persen PDB menjadi Rp128,7 triliun atau 2,2 persen dari PDB.

Tambahan pembiayaan dari perubahan APBN 2010 ini akan diambilkan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2009 sebesar Rp38 triliun.
(*)