Presiden: Kelebihan Silpa Untuk Program Kerakyatan

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2009 sebesar Rp38 triliun digunakan untuk program-program kerakyatan seperti upaya mengatasi dampak kenaikan harga dan kelistrikan.

"Silpa ini mesti kita gunakan untuk membiayai keperluan yang mendesak pada tahun 2010 ini dan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Silpa yang berjumlah Rp38 triliun itu bukan untuk dibagi-bagi sama rata di antara jajaran departemen atau kementrian dan harus dipakai dengan kebijakan yang tepat untuk kepentingan masyarakat.

"Kenaikan komoditas pada tingkat dunia tentu saja ini memberikan implikasi pada perekonomian kita. Oleh karena itu kita harus punya alat, harus punya resources dengan kebijakan tepat nantinya apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan. Agar dampaknya tidak membenani utamanya rakyat golongan menengah ke bawah," katanya.

Selain itu, lanjut Presiden dana itu juga bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan listrik terutama yang berkaitan dengan gelombang pemadaman yang terus terjadi di berbagai daerah sehingga tahun ini bisa diatasi.

"Oleh karena itu, diperlukan sejumlah anggaran untuk itu, ditambah tentunya ada kenaikan dari subsidi dari bahan bakar minyak pada listrik, dan juga pada pangan. Itu juga harus kita atur dan tata dalam rencana penggunaan Silpa maupun rencana perubahan APBN tahun 2010," katanya.

Presiden juga menyarankan agar anggaran itu juga dipakai untuk meningkatkan kapasitas Rutan-Rutan di seluruh Indonesia yang kondisinya sudah kurang layak di banyak tempat.

"Saya minta segera dialokasikan untuk segera dibangun, dengan demikian apa yang sudah lama ingin kita tingkatkan itu bisa kita berikan tambahan biaya. Tentu harapan saya yang relatif signifikan tambahan biaya itu. Silahkan dihitung nanti secara tepat," katanya.

Selain itu, presiden juga meminta agar Silpa itu dipakai untuk biaya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca konflik utamanya di Poso dan Atambua.

Hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.(*)