Washington, (ANTARA News) - Pemerintah Presiden AS Barack Obama, Senin, membantah bahwa Washington akan menahan jaminan pinjaman bagi Israel jika pemerintah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal memajukan proses perdamaian.
AS kembali menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina. Dalam wawancara dengan PBS TV, Rabu, utusan AS mengenai Timur Tengah, George Mitchell, mengatakan berdasarkan hukum Amerika, AS dapat menahan bantuan jaminan pinjaman jika Israel gagal membuat konsesi besar dalam perundingan dengan Palestina.
Pernyataan itu ditanggapi dengan marah oleh para pejabat Israel. Menteri Luar Negeri Israel Yuval Steinitz mengatakan Israel tak memerlukan jaminan pinjaman tersebut, sebagaimana dikutip dari Xinhua-OANA.
Dalam taklimat harian pada Senin, jurubicara Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley mengatakan kepada wartawan apa yang disebutkan Mitchell dalam wawancara itu hanyalah "satu langkah yang telah dilakukan Amerika Serikat pada masa lalu".
"Ia tak memberi tanda bahwa ini adalah sesuatu yang kami ramalkan pada masa depan, tapi itu tentu saja sesuatu yang kami miliki di dalam kotak peralatan kami ...," katanya.
"Alasan mengapa Senator Mithcell berada di wilayah ini, atau di Eropa pekan ini, ialah secara terbuka untuk terus mendorong semua pihak dan semua yang mendukung proses ini agar memulai kembali perundingan sesegera mungkin, sehingga kami dapat meletakkan semua masalah di meja dan melihat apakan kami dapat, anda tahu, bergerak ke arah perdamaian yang menyeluruh di Timur Tengah," kata Crowley.
Pada Senin, Penasehat Keamanan Nasional AS James Jones mengunjungi Timur Tengah.
Ia dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Arab Saudi, Israel dan Pemerintah Otonomi Palestina guna membahas "secara penuh semua tantangan regional dan peluang pada masa sulit ini di Timur Tengah", demikian antara lain isi pernyataan Gedung Putih.
Kunjungan Jones ke Timur Tengah dilakukan saat pemerintah Obama sedang berusaha menerapkan diplomasi dua-jalur di wilayah tersebut; melanjutkan pembicaraan perdamaian Palestina-Israel dan menjatuhkan sanksi atas Iran sehubungan dengan ambisi nuklirnya.
Para diplomat Kuartet Internasional --yaitu Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa dan Rusia-- dijadwalkan bertemu di Brussels, Rabu, untuk membahas rencana baru AS guna melanjutkan pembicaraan perdamaian Palestina-Israel.
Sementara itu, utusan dari P5+1 --AS, Rusia, China, Prancis, Inggris dan Jerman-- direncanakan bertemu di New York pada akhir pekan ini untuk membahas sanksi tambahan terhadap pemerintah Iran.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
