Kemenkeu data 37 daerah ajukan pinjaman daerah capai Rp30 triliun

Padahal anggaran yang disiapkan Rp10 triliun dari APBN dan Rp5 triliun dari PT SMI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendata hingga saat ini sudah ada 37 daerah yang sudah mengajukan fasilitas pinjaman daerah dengan total mencapai Rp30 triliun dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Padahal anggaran yang disiapkan Rp10 triliun dari APBN dan Rp5 triliun dari PT SMI,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam diskusi “Daerah Bangkit, Indonesia Maju” di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah pusat siap memperbesar alokasi anggaran mencermati minat yang tinggi dari daerah untuk mengakses pinjaman yang masuk dalam skema penanganan COVID-19 dan PEN tersebut.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi daerah untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman daerah itu adalah daerah tersebut memiliki koneksi dengan episentrum COVID-19.

Kemudian, lanjut dia, daerah tersebut harus memiliki program untuk meningkatkan perekonomian dampak pandemi.

Selain itu, saldo pinjaman tidak boleh melebihi 75 persen dari transfer dana yang diberikan pemerintah pusat.

Dia menjelaskan pinjaman daerah tersebut berbeda dengan fasilitas yang disediakan sebelum adanya pandemi COVID-19.

Bedanya, lanjut dia, dari segi proses pengajuan yang sebelumnya dilakukan dalam waktu yang panjang, kemudian dipangkas menjadi lebih singkat.

Meski begitu, Prima memastikan masih mengedepankan tata kelola melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan asistensi Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi (program) yang sudah dilakukan tidak diulang lagi sehingga proses bisa lebih cepat dan kita lakukan parallel,” imbuhnya.

Sedangkan dari sisi prosedur, lanjut dia, juga akan dipangkas dari sebelumnya memerlukan persetujuan tertentu sehingga membutuhkan waktu lebih panjang, kemudian dipangkas menjadi pertanggungjawaban.

Pemerintah mengalokasikan biaya penanganan COVID-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun, sebanyak Rp106,1 triliun di antaranya dialokasikan untuk pos sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dari alokasi anggaran untuk sektoral itu di antaranya untuk fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun dan cadangan perluasan Rp58,87 triliun.

Baca juga: Kemenkeu ungkap banyak pemda berminat ajukan pinjaman daerah

Baca juga: Kemenkeu tak beri batasan usulan dana pinjaman ke daerah

Baca juga: Sri Mulyani jelaskan kriteria Pemda terima dana pemulihan ekonomi