"Kemudian penyelenggaraan bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah," ujar Firli, dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Se- Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kamis.
Baca juga: KPK ingatkan kementerian/lembaga tingkatkan capaian aksi Stranas PK
Ia menyebutkan korupsi bisa dicegah kalau punya integritas. Definisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, pikiran, perbuatan dan hati nurani
"Sudah saatnya kita komitmen untuk memberantas korupsi untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersih," ujarnya.
Firli juga mengatakan bahwa negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemi COVID-19.
Saat pandemi COVID-19 ini, negara semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator salah satunya adalah kemiskinan, dan para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak.
Baca juga: Firli Bahuri harap BUMN jadi pelopor cegah korupsi
"Selain itu indikator pengangguran, indikator ibu melahirkan maka semakin bertambah penduduk, dan indikator sengketa lahan," katanya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dari beberapa perwakilan daerah.
Hadir pada acara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin , dan para Wali kota/Bupati di jajaran Provinsi Sumut.
Baca juga: Firli: KPK harus tetap pegang peran sentral berantas korupsi
Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
