Anggaran Pilkada Tujuh Provinsi Bermasalah

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha mengatakan anggaran pemilu kepala daerah di tujuh provinsi hingga saat ini masih bermasalah.

"Itu semua masih bermasalah di anggaran, belum ada yang MoU (nota kesepahaman antara daerah dengan KPU setempat) satupun. Tujuh provinsi itu belum jelas betul anggarannya yang disediakan," kata Putu, di Jakarta, Senin, berdasarkan laporan sementara yang disampaikan KPU provinsi.

Ketujuh provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi,Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Riau.

"Kepri masih bermasalah. Sulut juga belum, malah dananya di DPR masih dibahas. Jambi sampai hari ini masih berlarut-larut, belum siap selesaikan anggarannya," katanya.

Menanggapi masalah itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang ditemui terpisah mengatakan permasalahan anggaran tersebut dapat dibicarakan antara kepala daerah dengan KPU setempat, termasuk tentang nota kesepahaman antara KPU dengan pemda.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan regulasi tentang belanja hibah pilkada yakni Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2007.

"Sebenarnya, mereka juga bisa pro aktif dengan bupatinya karena pemilu itu kewajiban juga bagi daerah. Bisa saja dari awal-awal KPU yang aktif, atau bisa juga pemda dalam hal ini Kesbangpol untuk memfasilitasi pertemuan," katanya.

Khusus APBD di tujuh provinsi, Mendagri telah meminta Dirjen BAKD untuk memeriksa apakah dalam APBD tersebut telah dianggarkan untuk pilkada 2010 atau belum.

"Untuk tujuh provinsi yang mau Pilkada saya juga sudah ingatkan BAKD koreksi ini supaya tidak ada masalah," katanya. Selain berkaitan dengan anggaran, Mendagri juga telah meminta jajaran terkait seperti Dirjen Otonomi Daerah, Kesbangpol,

BAKD, dan Administrasi Kependudukan untuk memeriksa kesiapan pilkada di daerah-daerah. "Mulai dari BAKD, Otda, Kesbangol, Adminduk, jadi satu tim. Mereka akan turun untuk cek, cek poin saja beberapa titik memantau bagaimana permasalahannya," ujar Gamawan.

Sementara KPU sendiri telah mengagendakan rapat dengan KPU provinsi untuk mengetahui lebih lanjut tentang persiapan dan masalah yang dihadapi berkaitan dengan pilkada.

Dalam rapat yang akan diselenggarakan pekan ini tersebut akan dibahas mengenai posisi pembentukan panwas, kepastian pencairan anggaran, identifikasi

langkah-langkah yang sudah dilakukan bersama realisasi anggarannya, dan tahapan pencalonan.(*)