Palangkaraya (ANTARA News) - Tim ahli dari Departemen Kesehatan menilai jajaran Pemerintah Kota Palangkaraya kurang serius melakukan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD) di wilayah tersebut.

"Tim menyayangkan upaya penanggulangan KLB DBD di Palangkaraya, khususnya di wilayah Puskesmas Panarung yang dianggap belum memadai," kata Kepala Bidang Penanganan Masalah Kesehatan Dinkes Provinsi Kalteng, Wineini Marhaeni Rubay, di Palangkaraya, Senin.

Tim ahli Depkes itu terdiri atas Kepala Seksi Standarisasi Subdit Arbovirosis Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dr Cicilia Windiyaningsih SMIP SKM Mkes, Kasi Standarisasi Subdit Pengendalian Vektor Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang N Budi Santosa SKM Msi, dan Subdit KLB Direktorat Imunisasi dan Karantina Roslian SKM MScPH.

Berdasarkan investigasi tim yang difokuskan di Kota Palangkaraya disimpulkan status KLB secara keseluruhan di Provinsi Kalteng sudah tepat.

Winney mengutip hasil evaluasi tim Depkes menilai penanggulangan yang kurang serius itu meliputi penelitian epidemiologi (PE), fogging fokus,larvadisasi dan penyuluhan, tatalaksana kasus di puskesmas dan rujukan rumah sakit.

Pada beberapa wilayah yang positif kasus DBD, kata Winney, tim menemukan sebagian diantaranya belum dilaksanakan fogging fokus.

"Tim juga melakukan pembedahan terhadap jentik nyamuk, nyamuknya, dan darah pasien hasilnya semua sampel positif mengandung virus demam berdarah," kata Winney.

Dalam laporan tim juga disebutkan penyebab terjadinya KLB DBD antara lain karena sanitasi lingkungan yang buruk dengan membuang sampah sembarangan, perilaku masyarakat tentang pemberantasan sarang jentik nyamuk masih kurang.

Kondisi itu ditambah dengan implementasi kewaspadaan dini terhadap KLB DBD yang kurang memadai sehingga kewaspadaan dini terhadap KLB terlambat diketahui masyarakat.

"Juga disebutkan setelah diketahui ada peningkatan kasus dua kali lipat lebih di kota/kabupaten, dinkes setempat juga tidak menyatakan KLB sehingga pengendaliannya kurang memadai," ungkapnya.

Sementara itu, dari hasil kerja tim juga diketahui terjadi perbedaan data laporan harian penderita DBD yang cukup mencolok antara data yang diterima dari kabupaten/kota dengan data yang dikumpulkan sendiri oleh tim Dinkes Provinsi Kalteng.

Perbedaan data khususnya terjadi di data penderita DBD di Palangkaraya yakni per tanggal 6 Januari, laporan dari Dinkes Kota Palangkaraya menyebut jumlah pasien DBD hanya satu orang pasien, sedangkan tim Dinkes Provinsi Kalteng mencatat 20 pasien.

"Data kami dikumpulkan dati RSUD dr Doris Sylvanus, RSI PKU Muhammadiyah, RS Bhayangkara, dokter praktek lainnya tercatat ada 20 pasien," jelas Winney.
(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010